REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sebuah kapal perang AS menggelar operasi pembebasan navigasi pada Jumat (23/3) di dekat pulau buatan milik Cina di perairan Laut Cina Selatan.
Sumber pemerintah yang dikutip Reuters pada Jumat (23/3) menyatakan, operasi ini bertujuan memancing reaksi Beijing. Operasi menjadi upaya terakhir Washington untuk melihat usaha Cina membatasi batas perairan strategisnya. Hukum internasional sendiri membatasi zona perairan sebuah negara hingga 12 mil laut.
Kapal Perang AS Mustin berlayar di sekitar Mischief Rief di Kepulauan Spratly dan melakukan operasi manuver. Area ini sendiri jadi sengketa antara Cina dengan negara-negara tetangganya.
AS mengkritisi Cina yang membangun pulau buatan tersebut untuk sarana militer dan mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan.
Baca juga, Cina Dorong Kerja Sama di Laut Cina Selatan.
Operasi terbaru ini berlangsung sehari setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum kepresidenan yang menargetkan tarif pajak sebesar 60 miliar dolar AS atas barang-barang dari Cina.
Saat ditanya tentang operasi militer ini, pihak militer AS menyatakan praktik ini dilakukan sesuai aturan internasional. Angkatan laut AS beroperasi di area yang memang biasa dilintasi kapal.
''Kami menggelar operasi rutin seperti sebelumnya dan akan kami lanjutkan di masa depan,'' kata juru bicara US Pacific Fleet, Letnan Kolonel Nicole Schwegman.
Menteri Pertahanan Cina menyatakan kapal tempur Cina juga sudah dikirim untuk mengindentidikasi kapal AS tersebut dan mengusirnya. Cina menilai operasi kapal perang AS ini mengancam keamanan dan kedaulatan kawasan.
Aksi ini membuat kapal perang kedua negara akan berhadapan langsung dalam jarak dekat dan bisa memicu provokasi serius bagi Cina. Cina mengklaim selalu berdedikasi dalam upaya memproteksi wilayah, termasuk Laut Cina Selatan. Namun, langkah provokatif atas nama navigasi bebas tak bisa Cina terima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika