REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pejabat pemerintahan Trump sedang menyusun paket legislatif baru yang ditujukan untuk menutup lubang celah imigrasi. Penyusunan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Trump menyerukan kepada partai Republik di Kongres untuk segera meloloskan RUU perbatasan.
Jika perlu pelolosan RUU ini menggunakan 'opsi Nuklir'. "Agen Patroli Perbatasan (dan ICE) adalah hal yang hebat, tetapi hukum yang lemah tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Bertindaklah sekarang sebagai Kongres, negara kita dicuri!," tulis Presiden Donald Trump dalam serangkaian tweet.
Permintaan Trump untuk menggunakan 'opsi nuklir' telah berulang kali ditolak oleh Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell. Ia berpendapat Republik akan berusaha menggagalkan penetapan undang-undang dengan pidato panjangnya jika mereka kembali menjadi minoritas Senat.
Opsi nuklir berarti mengubah aturan senat dalam penetapan RUU. Biasanya dibutuhkan minimal 60 suara untuk meloloskan sebuah RUU. Namun jika menggunakan opsi nuklir maka pengesahan RUU dapat dilakukan hanya dengan 51 suara. Perpecahan suara saat ini 51-49 menguntungkan Partai Republik.
Trump juga menyatakan perlindungan untuk Dreamer sudah tidak berlaku lagi. Ia mengklaim tidak ada hukum perbatasan yang efektif di AS.
Ia juga memperingatkan Meksiko untuk menghentikan imigran gelap atau aliran obat-obatan terlarang. Trump meminta Meksiko untuk lebih maksimal dalam menjaga perbatasan jika tidak ingin berdampak pada negoisasi NAFTA.
Trump telah meremehkan imigrasi sejak menyadari RUU pengeluaran utama yang ia tanda tangani bulan lalu tidak mendanai pembangunan tembok perbatasan yang telah dijanjikan kepada para pendukungnya. Paket pendanaan senilai 1,3 triliun dolar AS itu menganggarkan 1,6 miliar dolar AS untuk dinding perbatasan. Namun sebagian besar uang itu hanya dapat digunakan untuk memperbaiki bagian yang ada, bukan untuk membangun bagian baru.
Trump juga menanggapi tentang program migran DACA sebelum menghadiri Misa Paskah pada Ahad. Dia menyebut Meksiko tidak membantu AS mengamankan perbatasan.
Di antara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yakni mengakhiri perlindungan khusus yang mencegah deportasi segera anak-anak yang ditangkap di perbatasan dan bepergian sendiri. Berdasarkan undang-undang saat ini, anak-anak yang tidak didampingi dari negara-negara yang tidak berbatasan dengan AS akan ditempatkan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan menjalani proses deportasi yang sering kali berlangsung sebelum proses imigrasi.
Pemerintah juga mendorong Kongres untuk mengakhiri penyelesaian pengadilan 1997 yang mengharuskan pemerintah membebaskan anak-anak dari tahanan saat kasus mereka berjalan melalui pengadilan imigrasi. Pejabat mengeluh banyak anak tidak pernah muncul di audiensi mereka.
Proposal-proposal itu tampak sama dengan yang dimasukkan dalam daftar keinginan imigrasi Gedung Putih yang dirilis pada Oktober lalu. Namun hal ini gagal memperoleh daya tarik selama negosiasi atas dinding perbatasan.
Proposal semacam itu kemungkinan akan menghadapi oposisi dari Partai Republik dan Demokrat moderat yang akan memasuki pemilihan tengah semester. Tetapi Trump tampaknya bermaksud untuk memastikan bahwa isu-isu tersebut tetap berada di garis depan.
Dalam tweet dan komentarnya di akhir pekan Paskah, Trump terus menyalahkan Partai Demokrat terkait program DACA. Dia juga mengklaim DACA, yang telah memberikan perlindungan sementara dari deportasi dan izin kerja kepada ratusan ribu anak muda, memikat orang untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika