REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengundang pemimpin Hamas Ismail Haniya ke Indonesia. Nantinya, PPP berharap menerima penjelasan langsung situasi dan kondisi terkini Palestina.
"Kami memiliki keterbatasan informasi tentang Palestina. Dengan kehadiran pemimpin Hamas akan membuat kita lebih saling mengenal ke depannya," kata Rommy sapaan Romahurmuziy saat menerima perwakilan Hamas untuk wilayah Asia Muslim Imran di Jakarta, Rabu (4/4).
Muslim Imran yang juga Ketua "Palestinian Cultural Organization Malaysia" (PICOM) yang berkedudukan di Kuala Lumpur menemui Ketua Umum PPP menyampaikan surat dua halaman berbahasa Arab dari Ismail Haniya. Ia juga menyampaikan salam dari Ismail dan meminta dukungan PPP sebagai partai Islam tertua di Indonesia untuk pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
Imran menyatakan, bahwa perjuangan diplomatik negara-negara Islam akan lebih kuat jika ada dukungan "people to people" dan "party to party". Setelah mendapat dukungan dari partai-partai politik di Malaysia, kini giliran Hamas meminta dukungan PPP.
"PPP menyambut baik ajakan kerja sama dengan Hamas dan karena itu kami mengundang Ustaz Ismail Haniya untuk berkunjung ke Indonesia. Kami percaya kehadirannya akan mempererat solidaritas dan menjadi solusi diplomatik yang tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, tapi juga parpol," ujar Rommy.
Palestina menanti kemerdekaan
Rommy juga menegaskan dukungan PPP bagi kemerdekaan Palestina. PPP melalui wakilnya di DPR dan pemerintah Indonesia akan terus memastikan seluruh ikhtiar diplomatik agar Palestina mendapat pengakuan kemerdekaan dari seluruh dunia.
Dia menjanjikan, PPP akan menginisiasi organisasi kebudayaan Palestina di Indonesia, semacam PICOM, dengan mengajak parpol lain yang mau membentuknya.
Pada kesempatan itu, Rommy juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Terutama dalam tiga hari terakhir yang menimbulkan korban jiwa 17 orang.
Ia juga menyampaikan penolakan PPP terhadap deklarasi Donald Trump yang secara sepihak memindah Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem.