REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pendiri Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mendorong pihak-pihak bertikai di Semenanjung Korea mengadopsi cara penyelesaian konflik di Aceh dan Timor Timur atau Timor Leste. Saat bertemu Wakil Presiden Korea Utara Kim Yong Dae dan jajaran pejabat di Pyongyang pada 3-7 April 2018, dia menyampaikan beberapa hal tentang penyelesaian konflik itu.
"Walaupun situasi berbeda (antara Semenanjung dan Aceh-Timtim, Red), ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk melihat ke depan," kata mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu, di Beijing, Cina, Ahad (8/4).
Ia menyebutkan keempat faktor terpenting yang efektif mengatasi konflik adalah kompromi, membangun rasa saling percaya, sabar, dan gigih. Menurut dia, konflik di ujung tenggara dan barat laut wilayah NKRI itu berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga kesabaran dan kegigihan mutlak diperlukan.
Dino bersama tujuh pakar Asia lainnya yang tergabung dalam 'Track 2 Delegation' mendapatkan undangan dari Pemerintah Korut untuk dimintai pendapatnya. Sepulang dari Pyongyang, Sabtu (7/4), siangnya, para delegasi yang terdiri atas Indonesia sebanyak dua orang ditambah Myanmar, Selandia Baru, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Kamboja masing-masing satu orang itu singgah di Beijing.
Para delegasi di bawah kepemimpinan Dino itu berlatar belakang pengusaha, akademisi, peneliti, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat. "Sejak tahun lalu kami mendorong perdamaian di Semenanjung, namun baru kali ini kami dipanggil. Mereka (pejabat Korut, FRed) tahun depan akan mengundang kami lagi," kata mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu pula.
Ia menganggap kedatangan delegasi di luar lembaga pemerintahan itu sebagai momentum yang tepat di tengah meningkatnya intensitas komunikasi antara Korut dengan China, AS, Jepang, dan Korsel untuk mengakhiri krisis nuklir di Semenanjung. "Memang komunikasi mereka sejauh ini masih defensif dan konfrontatif. Kami menawarkan model komunikasi yang berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing delegasi," ujarnya.
Para delegasi tersebut selama di Korut mendiskusikan beberapa isu kontemporer. Para delegasi juga berbagi pengalaman di negaranya sendiri-sendiri. "Berbagai isu strategis yang dibahas, di antaranya ekonomi, pendidikan, pertanian, dan tantangan pada masa mendatang," katanya.
Indonesia bersama Vietnam dan Myanmar pernah mendapatkan sanksi dari Barat. Saat ini Korut yang terkena sanksi dari PBB sebagai konsekuensi mengabaikan peringatan uji coba senjata nuklir. "Soal krisis nuklir, mereka (pejabat Korut, Red) sendiri yang menyampaikan perkembangannya. Alhamdulillah ada perkembangan secara diplomatik dengan kehadiran kami," kata Dino pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika