Selasa 10 Apr 2018 00:17 WIB

Akses Kemanusiaan di Myanmar Memburuk

Bukan hanya di Rakhine tapi juga di negara bagian Kachin dan Shan

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Esthi Maharani
Citra satelit dari Human Rights Watch / Digital Globe ini menunjukkan empat desa di kota Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar pada 2 Desember 2017.
Foto: Human Rights Watch/Digital Globe via AP
Citra satelit dari Human Rights Watch / Digital Globe ini menunjukkan empat desa di kota Maungdaw, negara bagian Rakhine utara, Myanmar pada 2 Desember 2017.

REPUBLIKA.CO.ID,  YANGON -- Asisten Sekretaris Jendral PBB untuk Urusan Kemanusiaan Ursula Mueller mengatakan, akses kemanusiaan di Myanmar semakin memburuk. Hal itu diungkapkan Mueller usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah konflik di Myanmar.

"Akses kemanusiaan di Myanmar memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya di Rakhine tapi juga di negara bagian Kachin dan Shan," kata Ursula Mueller seperti diwartakan Anadolu Agency, Senin (9/4).

Kunjungan Mueller dilakukan ke sejumlah kawasan yang terkena konflik di Myanmar. Kedantangannya selama enam hari itu dimanfaatkan untuk mendatangi daerah seperti Rakhine bagian barat, kawasan utara Kachin dan timur laut negara bagian Shan.

Menurut Mueller, saat penopang kehidupan warga terputus, hal tersebut akan memberikan dampak nyata terhadap kemanusiaan. Dia meminta pemerintah untuk segera mengakhiri pembatasan dan memerikan akses tanpa batas guna membiarkan relawan bantuan melakukan pekerjaan praktis.

Mueller juga meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan kemanusiaan bagi seluruh warga yang membutuhkan bantuan. Dalam kesempatan itu, Mueller juga mengunjungi fasilitas transit repartiasi warga Rohingya yang didirikan di Maungdaw.

Saat berkunjung ke Maungdaw, Mueller mengaku melihat area bekas desa Rohingya yang telah dibakar atau dihancurkan militer Myanmar. Maungdaw merupakan salah satu kota di negara bagian Rakhine yang menjadi sasaran kekerasan militer terhadap minoritas muslim Rohingya.

Kekerasan tersebut membuat sekitar 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. "Ada krisis kemanusiaan di perbatasan Banglades-Myanmar yang berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan," kata Mueller.

Terkait repatriasi, Ursula Mueller mengatakan jika pemerintah Myanmar belum siap melakukan hal tersebut. Dia mengungkapkan, hal ini lantaran belum adanya akses akan layanan kesehatan bagi mereka. Ditambah lagi kekhawatiran tentanr perlindungan warga Rohingya dalam proses pemindahan.

Mueller mengaku khwatir situasu tersebut akan menghambat proses repatriasi. Sebabnya, dia menuntuk keseriusan pemerintah Myanmar terkait proses repatriasi yang telah tercapai dengan pemerintah Bangladesh pada November tahun lalu.

"Saya meminta pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan agar pengungsi dari Bangladesh yang berada di Cox Bazar dapat kembali dengan sukrela dan dengan cara terhormat," kata Ursula Mueller.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement