REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Britania Raya, Theresa May akan menghadapi protes di luar parlemen dan juaga kemarahan anggota parlemen Commons. Meskipun dia telah berupaya untuk membatasi kejatuhan dari keputusannya dalam keterlibatan Inggris pada serangan udara di Suriah.
Dilansir dari The Guardian, Perdana Menteri itu menjelaskan melalui tulisan, bahwa keputusan dan publikasi argument hukumnya meruapakan sebuah intervensi. Namun, pengunjuk rasa antiperang telah berencana untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes dari kegagalannya untuk berkonsultasi dengan parlemen mengenai serangan udara, pada Senin esok waktu setempat.
Hanya beberapa jam setelah Jeremy Corbyn menulis untuk May menuntut penerbitan kasus hukum untuk intervensi, pemerintah merilis tes yang telah diterapkan sebelum intervensi terjadi. May tampaknya melakukan upaya membatasi kekhawatiran di parlemen, termasuk partainya sendiri.
May menyatakan dalam tulisan, Inggris telah memenuhi tiga tuntutan di bawah hukum internasional. Dikatakan, ada bukti yang meyakinkan dari penderitaan kemanusiaan yang ekstrim bahwa tidak ada alternatif praktis untuk penggunaan kekuatan, dan bahwa tindakan itu perlu dan proporsional.
Tulisan itu berisi, "Dalam keadaan ini, dan sebagai ukuran yang luar biasa atas dasar kebutuhan kemanusiaan yang luar biasa, intervensi militer untuk menyerang yang secara hati-hati dipertimbangkan. Target yang diidentifikasi secara khusus untuk secara efektif meringankan penderitaan kemanusiaan dengan merendahkan kemampuan senjata kimia rezim Suriah dan menghalangi senjata kimia lebih lanjut. Serangan itu perlu dan sebanding dan karena itu dapat dibenarkan secara hukum. ”
Dengan May menekankan bahwa aksi militer akan sangat terbatas, anggota parlemen Tory tampaknya akan mundur. Jika anggota parlemen oposisi menemukan cara untuk merekayasa suara, tampaknya juga May akan memiliki mayoritas suara di parlemen untuk melakukan tindakan. Namun, banyak juga anggota parlemen Partai Buruh yang secara naluriah mendukung tindakan tersebut merasa frustrasi atas kegagalan untuk mengingat parlemen sebelum tindakan diambil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
