REPUBLIKA.CO.ID,MOGADISHU--- Para pejabat Somalia menahan sebuah pesawat Uni Emirat Arab (UEA) untuk meninggalkan negara itu. Hal ini terjadi setelah para pelatih militer UEA di peswat tersebut menolak untuk menyerahkan barang-barang mereka untuk dipindai dan digeledah.
Dilansir Aljazirah, Ahad (15/4), situs berita lokal Mareeg melaporkan bahwa para pejabat Somalia di bandara Bosaso bersikeras bahwa tas tersebut harus diperiksa. Ini menyebabkan penundaan penerbangan selama berjam-jam.
Saat ini, pembicaraan sedang berlangsung antara daerah Puntland semi-otonomi Somali dan UEA untuk mengakhiri perselisihan.
Kementerian luar negeri UEA belum berkomentar tentang masalah ini.
Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah Somalia menyita beberapa kantong uang senilai hampir 10 juta dolar AS dari sebuah pesawat yang tiba di bandara Mogadishu dari Abu Dhabi.
Menurutkementerian dalam negeri Somalia, uang itu ditemukan dalam tiga tas tanpa identitas di pesawat Royal Jet. Saat ini pemerintah Somalia sedang menyelidiki asal uang tersebut.
"Pasukan keamanan memperhatikan tas-tas yang mencurigakan itu dan menyerahkannya kepada departemen-departemen terkait," kata kementerian keamanan Somalia dalam sebuah pernyataan.
Menanggapi tindakan Somalia, UEA telah menuduh pasukan keamanan Somalia menodong senjata dalam insiden penahanan pesawat ini. Adapun terkait penemuan uang tunai, UEA mengatakan bahwa uang tunai telah dialokasikan untuk mendukung tentara Somalia dan peserta pelatihan.
"Pemerintah Somalia saat ini sedang menciptakan ketegangan yang tidak perlu dengan seorang teman dan sekutu yang mendukung stabilitas dan keamanan Somalia selama fase tersulit. Kami menyerukan kebijaksanaan dan alasan,"kata Menteri UEA untuk urusan luar negeri,Anwar Gargash.
Somalia menyerukan tindakan PBB terhadap pangkalan UEA di Berbera
Hubungan antara Mogadishu dan Abu Dhabi telah membeku sejak Juni tahun lalu setelah Mogadishu melawan Uni Emirat Arab dan tekanan Saudi karena memutuskan hubungan dengan Qatar menyusul perselisihan antara negara-negara Teluk.
Somalia mengatakan itu netral dalam keretakan diplomatik GCC.
Dan bulan lalu, Abu Dhabi setuju untuk melatih pasukan keamanan di Somaliland - sebuah wilayah di Somalia utara dari bagian lain negara itu.
Uni Emirat Arab juga telah menandatangani kontrak dengan konsesi 30 tahun Somaliland untuk mengelola pelabuhan Berbera di kawasan semi-otonom di utara.
Somalia telah membatalkan perjanjian dan menyerukan PBB untuk mengambil tindakan.
Berbicara di Dewan Keamanan PBB bulan lalu, Duta besar Somalia untuk PBB,Abukar Osman mengatakan perjanjian antara Somaliland dan UEA untuk mendirikan pangkalan di Berbera adalah pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional.
Osman meminta Dewan Keamanan untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri hal ini.
"Pemerintah Federal Somalia sangat mengutuk pelanggaran terang-terangan ini, dan menegaskan kembali bahwa itu akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang berasal dari tanggung jawab utamanya untuk membela tidak dapat diganggu gugatnya kedaulatan dan persatuan Somalia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
