REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin mengatakan, serangan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat-nya di Suriah patut disesalkan. Menurut dia, serangan itu tidak memiliki dasar kebenaran secara legal.
Dia menilai pendekatan dengan kekerasan semacam itu merupakan pendekatan klise AS di Timur Tengah yang selama ini sering tidak terbukti. Ia mencontohkan pendekatan serupa yang dilakukan AS di Irak dengan dalih mencari senjata pemusnah massal, yang ternyata juga tidak terbukti. Saat ini di Suriah, AS menggunakan alasan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Presiden Bashar al-Assad, yang juga sulit dibuktikan, untuk melakukan serangan militer.
"Saya kira provokasi seperti ini sangat mudah dilakukan oleh pihak luar. Ada pihak luar yang menyelinap, kemudian sengaja menyebar senjata kimia, menciptakan sesuatu untuk terjadi," kata Din kepada Republika.co.id, Senin (16/4).
Ia menegaskan, pendekatan kekerasan dengan menjatuhkan bom dan menembakkan rudal tidak hanya ke sasaran kompleks militer, tetapi juga ke bangunan sipil, bukanlah cara beradab dalam menyelesaikan persoalan dunia. Pendekatan unilateral dalam menyelesaikan masalah di dunia dinilai berbahaya dan dapat menyulut reaksi serta akan menjadi pangkal dari malapetaka.
Menurut Din, jika beberapa negara Arab ikut mendukung serangan Barat ke Suriah, perang proksi, yang selama ini diduga terjadi di kawasan Timur Tengah telah terbukti, akan segera berlanjut dan akan makin memburuk.
"Saya kira Rusia dan pendukung rezim Assad di Suriah tidak akan tinggal diam. Rusia masih ingin menempuh jalan normal secara internasional dengan mendesak sidang Dewan Keamanan PBB. Itulah seharusnya demikian," kata dia.
Din menambahkan, Indonesia yang telah mendapat mandat konstitusi perlu mendesak diselenggarakannya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas mengenai krisis Suriah. Sidang darurat juga pernah digelar OKI dalam kasus Yerusalem yang diklaim secara sepihak oleh AS sebagai ibu kota Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika