REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadiri konferensi kesembilan pembebasan Al Quds di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina pada 11-13 April 2018. Namun sangat disayangkan semua peserta konferensi dari mancanegara, termasuk MUI tidak diperbolehkan masuk ke Palestina.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, MUI tidak bisa masuk ke Palestina karena yang berkuasa di Palestina adalah Israel. Israel memegang politik dan keamanan di Palestina. Oleh karena itu perwakilan dari MUI terpaksa tinggal di wisma Indonesia bersama duta besar di Kota Amman, Yordania.
"Maka dari situ kita meminta kepada Mufti Palestina mengirim utusannya, sekaligus menerima sumbangan dari Indonesia dari MUI sekitar 120 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,5 miliar," kata KH Muhyiddin kepada Republika.co.id di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/4).
Ia menceritakan, kemudian Mufti Palestina Muhammad Al-Husaini datang ke Kota Amman. Selanjutnya, MUI menyerahkan dana sumbangan tersebut kepada Mufti Palestina. Tapi sangat disayangkan sumbangan tersebut tidak bisa disimpan di rekening bank milik mereka. Dana tersebut juga tidak bisa masuk ke Bank Yordania Mesir karena ditolak bank.
Mufti Palestina pun kembali lagi untuk menyampaikan kondisinya kepada MUI. Akhirnya dana itu disimpan Mufti Palestina di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kota Amman. Itulah kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dan Bangsa Palestina di negaranya sendiri.
"Mereka (Palestina) mengundang kami untuk konferensi tapi mereka tidak punya hak mengizinkan kami masuk ke dalam, jadi betapa sedihnya dan sulit," ujarnya.
KH Muhyiddin menyampaikan, menurut Palestina, ada tiga negara yang masih sangat kuat mendukung Palestina, yakni Indonesia, Turki dan Yordania. Negara-negara Arab yang lainnya dinilai sudah lembek, apalagi di tengah kancah politik global seperti saat ini. Muhyiddin mengatakan sda dana sebesar Rp 1,5 miliar lagi yang akan diserahkan ke MUI untuk membantu Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika