Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

NU, Muhammadiyah, dan Program Deradikalisasi di Indonesia

Sabtu 21 Apr 2018 11:50 WIB

Red: Ani Nursalikah

Diskusi bedah buku

Diskusi bedah buku "Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas NU" karya Saefudin Zuhri di UIN Syarif Hidayatullah, Kamis (19/4).

Foto: ABC/Fatih/UIN Syarif Hidayatullah
NU dan Muhammadiyah belum dilibatkan maksimal dalam program deradikalisasi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai belum memaksimalkan pelibatan dua ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam upaya mencegah dan memberantas paham radikal dan ekstrem di Indonesia.

Kesimpulan ini muncul dari kajian terbaru yang mengenai partisipasi dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini dalam program deradikaliasi yang dilakukan BNPT oleh peneliti dari Maarif Institut, Saefudin Zuhri.

Menurutnya, sebagai organisasi massa Islam yang dikenal berpikiran moderat dan mengedepankan pendekatan humanis, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah digandeng BNPT sebagai bagian dari strategi deradikalisasi mereka sejak 2011. Namun demikian, Saefudin Zuhri menilai pelibatan ini belum maksimal.

“Dalam blue print deradikaliasi BNPT terakhir NU dan Muhammadiyah memang masuk dalam unsur BNPT. Tapi ini bukan masalah dilibatkan atau tidak, yang penting apakah gagasan-gagasan dan potensi dari kedua organisasi ini turut diakomodir atau tidak," kata Saefudin.

"Saya melihat sejauh ini BNPT sudah punya ukuran mereka sendiri, berbagai ide dan semua sudah diputuskan. NU dan Muhammadiyah cuma diajak mau atau tidak terlibat?” kata peraih gelar Master Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Tidak adanya pelibatan yang mendalam dan komprehensif ini juga menyebabkan kerja sama yang terbentuk baru sebatas sebagai mitra program BNPT saja. Padahal Saefudin menilai memaksimalkan pelibatan kedua ormas Islam ini sangat penting karena keduanya memiliki modal jaringan organisasi yang kuat dan luas yang dapat mencapai akar rumput sehingga amat strategis dalam mencegah penyebaran paham radikal dan ekstrem.

Penelitian ini juga mengungkapkan kedua ormas Islam ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap bentuk kegiatan dan orientasi program deradikalisasi BNPT. “Dalam hal ini BNPT dan Nahdlatul Ulama (NU) cenderung sejalan. Mereka bisa terlibat dalam beberapa program. Sementara Muhammadiyah tidak, malah justru mengkritik keras. Muhammadiyah misalnya mengusulkan agar istilah deradikalisasi diganti menjadi moderasi yang dianggap dapat membuat pelaku teror lebih merasa dimanusiakan, dan gagasan ini tidak diterima BNPT,” katanya.

Klaim penelitian ini dibenarkan oleh Direktur Said Aqil Siradj (SAS) Institut dari Nahdlatul Ulama (NU) Imdadun Rahmat. “Nu memang dilibatkan sebagai partner dalam program deradikalisasi, tapi pelakunya ya memang BNPT dan NU berpartner.

"Jadi NU bukan aktor, hanya pihak yang menjadi sasaran program saja dan NU hanya menyediakan peserta, seluruh program yang mengatur ya BNPT itu sendiri. Potensi NU sebagai aktor deradikalisasi belum termanfaatkan. Padahal NU punya jaringan pesantren organisasi dan structural, sekolah, rumah sakit dan itu kalau disinergikan dengan lebih partisipatoris itu akan lebih baik,” katanya.

Namun demikian tudingan masih kurang maksimalnya pelibatan ormas NU dan Muhammadiyah dalam program deradikalisasi pemerintah dibantah oleh Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris. “BNPT melibatkan semua Lembaga atau ormas, jangankan ormas besar, mantan teroris saja BNPT libatkan, apalagi masyarakat sipil.” katanya.

Ia menambahkan BNPT sangat memahami potensi strategis ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah bagi program deradikalisasi. “BNPT itu baru 7 tahun, masih sangat baru. Sementara Lembaga lain sudah besar dan punya banyak program yang juga bertujuan untuk membina dan mendidik masyarakat.

Di luar kerja sama dengan BNPT, NU dan Muhammadiyah telah banyak melakukan program pencegahan paham radikalisme mereka masing-masing di internal organisasi mereka. Dalam hal ini Saefudin Zuhri menilai, baik NU dan Muhammdiyah ini juga belum optimal memanfaatkan potensi organisasi mereka bagi program deradikalisasi.

“Dalam Filantropi Islam, kedua organisasi ini punya Lembaga zakat, kenapa tidak menyasar orang-orang yang masuk dalam program deradikalisasi. Pelaku teror yang dipenjara, keluarganya tetap perlu dibantu. NU dan Muhammadiyah harus masuk kesana. Dua ormas ini juga punya jaringan Pendidikan yang luas, mereka bisa membuat program beasiswa afirmasi bagi anak-anak pelaku terorisme,” katanya.

sumber : http://www.abc.net.au/indonesian/2018-04-20/nu-dan-muhammadiyah-dan-deradikalisasi/9678858
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA