Sejuta Rakyat Palestina Terancam Kelaparan

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Bantuan makanan darurat untuk sekitar satu juta warga Palestina di Gaza mungkin akan habis pada Juni ini. Hal itu akan terjadi jika UNRWA tidak dapat mengumpulkan lagi dana bantuan sebesar 200 juta dolar AS, setelah adanya pemotongan donasi oleh AS.

Pierre Kraehenbuehl, yang mengepalai UNRWA dalam memberikan bantuan bagi warga Palestina di seluruh Timur Tengah, mengatakan Presiden AS Donald Trump telah menahan dana sebesar 305 juta dolar AS. Angka itu lebih besar dari jumlah pemotongan sebesar 65 juta dolar AS yang dilaporkan pada Januari.

"Anda sudah memiliki masyarakat yang sangat, sangat rapuh (di Gaza)," kata Kraehenbuehl kepada Reuters dalam sebuah wawancara selama konferensi donor internasional Suriah di Brussels.

"Jadi jika Anda tiba-tiba tidak memiliki kepastian tentang jumlah bantuan makanan dari PBB untuk satu juta orang ... Anda dapat membayangkan efek apa yang akan terjadi," ujarnya.

Negara-negara Teluk, Norwegia, dan Kanada telah memberikan total 200 juta dolar AS untuk membantu memenuhi anggaran UNRWA sebesar 465 juta dolar AS yang direncanakan untuk 2018. AS, yang telah lama menjadi donor terbesar bagi lembaga itu, memberikan hanya 60 juta dolar AS dari 365 juta dolar AS yang telah dijanjikan.

Jumlah itu menyisakan kekurangan 200 juta dolar AS untuk memenuhi kebutuhan beras, tepung, gula, dan juga untuk menjaga pendanaan sekolah di Gaza dan Tepi Barat. Bantuan untuk UNRWA bersaing dengan bantuan untuk krisis di Suriah, Yaman, Myanmar, Afghanistan, dan Republik Demokratik Kongo.

Kraehenbuehl memperingatkan, ketidakstabilan yang lebih besar akan terjadi di Gaza setelah perekonomian di wilayah itu menderita akibat blokade Israel dan Mesir selama satu dekade. Perpecahan internal juga terjadi di Palestina.

Kraehenbuehl mengatakan, kekurangan pendanaan untuk UNRWA juga bisa berarti tidak ada cukup uang untuk membuka kembali sekolah pada Agustus dan September untuk tahun ajaran baru. "Ini adalah krisis pendanaan terbesar kami," ungkap dia.

Lebih dari dua juta warga Palestina tinggal di Gaza. Setelah Israel menarik pasukan dan permukimnya pada 2005, negara itu masih mempertahankan kontrol ketat atas perbatasan darat dan laut Gaza. Mesir juga membatasi pergerakan masuk dan keluar masyarakat Gaza di perbatasannya.

Trump menahan bantuan kepada UNRWA pada Januari lalu setelah mempertanyakan nilai pendanaan tersebut. Sementara Departemen Luar Negeri AS mengatakan UNRWA perlu melakukan reformasi yang tidak ditentukan.

Banyak diplomat Barat melihat keputusan Trump sebagai reaksi terhadap kecaman banyak negara di seluruh Timur Tengah atas keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember lalu, sebelum ada penyelesaian perdamaian antara Israel dan Palestina.

Kraehenbuehl mengatakan, ia telah memberlakukan pemotongan belanja untuk membendung biaya dan berusaha mencari donor baru di sektor swasta. Mereka bisa dari negara-negara Teluk, atau sumbangan yang dilakukan dalam aksi solidaritas untuk Palestina selama bulan suci Ramadhan.

Kraehenbuehl mengatakan setelah mendapat donor dari Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), dia akan mencari bantuan dari Jerman, Prancis, Swedia, dan Inggris, saat bepergian ke Berlin akhir pekan ini. Sementara Israel bukan merupakan kontributor UNRWA.

"Ini adalah investasi sederhana untuk menjaga kawasan dari ketidakstabilan dan ketidakpastian di masa depan," ujar Kraehenbuehl.

Pada Senin (23/4), Presiden UEA Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan mengatakan negaranya telah menyumbangkan 70 juta dolar AS untuk mendukung rakyat Palestina. Bantuan itu akan diberikan dalam dua bagian.

Dana sebesar 20 juta dolar AS akan dialokasikan untuk Yayasan Wakaf Yerusalem. Sementara dana sebesar 50 juta dolar AS akan diberikan untuk UNRWA guna mendukung sektor pendidikan di Gaza.

Pekan lalu, Arab Saudi juga mengumumkan sumbangan sebesar 50 juta dolar AS untuk UNRWA. Selain itu, kerajaan juga akan mendonasikan dana 150 juta dolar AS untuk pemeliharaan situs warisan Islam di Yerusalem.

Ikuti Whatsapp Channel Republika