REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan Israel harus menghentikan penggunaan kekuatan yang berlebihan di sepanjang perbatasan Gaza. Israel juga harus bertanggung jawab atas banyaknya korban tewas dan luka dalam sebulan terakhir.
Zeid mengatakan dalam empat pekan terakhir, 42 warga Palestina tewas dan lebih dari 5.500 orang terluka di sepanjang perbatasan Gaza. Tidak ada laporan terkait korban dari Israel.
"Kehilangan nyawa sangat menyedihkan, dan jumlah korban luka yang banyak menegaskan bahwa kekuatan yang berlebihan telah digunakan terhadap demonstran - tidak hanya sekali, tidak dua kali, tetapi berulang kali," kata Zeid.
Kementerian Luar Negeri Israel belum menyampaikan komentarnya terkait pernyataan Zeid. Pemerintah telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran pagar perbatasan.
"Hukum internasional mengizinkan penggunaan kekuatan berlebihan dalam kasus ekstrem. Tetapi sulit untuk melihat bagaimana batu atau bom Molotov yang dilemparkan dari jarak jauh ke pasukan keamanan dapat menjadi ancaman semacam itu," kata Zeid.
Menurut Zeid, kematian bisa merupakan pembunuhan yang disengaja dalam konteks pendudukan, pelanggaran serius Konvensi Jenewa Keempat.
Zeid mengatakan empat anak-anak ditembak mati oleh pasukan Israel. 233 anak-anak terluka oleh peluru tajam, beberapa cedera yang menyebabkan cacat seumur hidup termasuk amputasi.
"Sulit untuk melihat bagaimana anak-anak, bahkan mereka yang melempar batu, dapat menghadirkan ancaman kematian yang akan segera terjadi atau cedera serius bagi personel pasukan keamanan yang dilindungi," kata Zeid.
Peringatan PBB tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan tampaknya telah diabaikan oleh Israel. Israel hanya bersedia melakukan penyelidikan serius ketika ada bukti video independen. Jika tidak ada, maka tidak ada upaya untuk menerapkan aturan hukum.
Zeid mengaku begitu prihatin dengan banyaknya korban tewas dalam demonstrasi di Gaza. "Tren ini mempertanyakan seberapa jauh aturan keterlibatan ISF, yang tidak publik, sejalan dengan hukum internasional, atau setidaknya sejauh mana ISF mematuhi aturannya sendiri," tambahnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
