REPUBLIKA.CO.ID, DAKKA -- Anggota Dewan Keamanan PBB, Jumat (27/4), pergi untuk melihat langsung satu juta lebih pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sementara pejabat PBB mengingatkan donor 951 juta dolar AS masih diperlukan buat pengungsi dan warga miskin lokal.
Rombongan anggota Dewan Keamanan singgah di Kuwait sebelum terbang ke Bangladesh pada Jumat (27/4). Di sana mereka dijadwalkan mengunjungi Ibu Kota Bangladesh, Dhaka, serta kamp pengungsi di Daerah Cox's Bazar di wilayah selatan negeri itu, kata beberapa pejabat.
Kepala Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan bahwa Kantor bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan seluruh pengungsi Rohingya dari Myanmar di Bangladesh saat ini diperkirakan mencapai lebih dari satu juta. Sebanyak 670.000 di antara mereka tiba sejak serangan gerilyawan Rohingya pada 25 Agustus 2017 terhadap pos keamanan dihadapi dengan tindakan keras milisi dan pasukan Pemerintah Myanmar, kata Badan Pengungsi PBB tersebut.
"Pengungsi baru masih berdatangan dalam jumlah 8.000 pengungsi baru sejak Januari," kata juru bicara PBB itu.
"Pemerintah dan rakyat Bangladesh telah memberi ketulusan yang luar biasa buat pengungsi Rohingya, dengan dukungan masyarakat internasional," katanya.
"Babak paling akhir jatah makanan mencapai lebih dari 470.000 orang," kata Dujarric, sebagaimana dikutip Xinhua, Sabtu (28/4).
"Lebih dari 5.000 sumur pantek dan 47.000 kakus telah dibuat, dan lebih dari 90.000 anak telah menerima pendidikan sekola dasar."
Mitra kemanusiaan di lapangan juga melakukan misi pemantauan perlindungan guna mendukung penyintas kekerasan seksual dan yang berlandaskan gender serta juga memperkuat upaya kesiapan guna menghadapi musim topan dan musim hujan mendatang, kata Dujarric.
Para pejabat telah berusaha mempersiapkan kamp yang ebrada di perbukian dan lembah dari musim hujan, yang tak terelakkan menimbulkan banjir. "Lebih dari 65.000 rumah tangga telah menerima pasokan untuk membuat tempt bernaung mereka tahan terhadap hujan," kata juru bicara itu.
"Lebih dari 15.000 pengungsi di daerah yang sangat beresiko akan segera dipindahkan ke daerah yang lebih aman, dan pembuatan jalan masuk juga sedang berlangsung."
Ia mengatakan sejauh ini Rencana Tanggap Gabungan bagi Krisis Kemanusiaan Rohingya, yang diluncurkan pada pertengahan Maret, hanya sembilan persen didanai. Sebanyak 951 juta dolar diperlukan untuk menanggapi keperluan sebanyak 1,3 juta orang, baik pengungsi Rohingya maupun anggota masyarakat penumpang yang rapuh sampai Desember 2018."
Anggota Dewan Keamanan tersebut berharap menyaksikan langsung krisis itu. Panel 15-anggota itu telah berusaha selama berbulan-bulan untuk pergi ke Myanmar dan melihat langsung Negara Bagian Rakhine di Myanmar Utara --tempat di seberang perbatasan dari Bangladesh-- tempat pengungsi telah menyelamatkan diri.
Akhirnya, Pemerintah Myanmar, yang telah menyatakan bahwa waktunya tidak tepat, memberi lampu hijau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika