REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB (UNSC) telah meminta pemerintah Myanmar membuat investigasi terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) di kawasan utara Rakhine. Pada pertemuan yang dilakukan Selasa (1/5) tersebut UNSC juga meminta Myanmar memulangkan segera ribuan pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

"Apa yang sangat kami inginkan adalah Myanmar mempercepat progres kembalinya para pengungsi. Pengembalian yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi mereka," kata Utusan PBB dari Kuwait yang juga hadir pada pertemuan tersebut, Mansour Ayyad Al-Otaibi dilansir di ANI News, Kamis (3/5)

Sejumlah perwakilan PBB ditemani negara tetangga Myanmar dan ASEAN mengunjungi Naypyidaw dan Rakhine utara. Mereka juga mengunjungi pusat konflik di Rakhine, Maungdaw.

Perwakilan UNSC mengatakan mereka menanti kelanjutan dari Myanmar terkait pemulangan para pengungsi. Hingga saat ini pengungsi telah keluar dari Myanmar untuk menyelamatkan diri selama sekitar dua tahun. Menurut Perdana Menteri Bangladesh Syekh Hasina, para pengungsi ingin dipulangkan ke negara asal mereka.

Myanmar menerima banyak kritik dari dunia internasional karena tidak bisa menangani konflik kemanusiaan di negaranya dengan baik. Penasehat negara Myanmar Daw Aung San Suu Kyi yakin pemerintah akan mengadakan investigasi terkait pelanggaran HAM apabila ada bukti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika