REPUBLIKA.CO.ID, SOCHI -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Dewan Keamanan PBB perlu direformasi. Ia menilai, komposisi Dewan Keamanan PBB saat ini tak lagi mencerminkan realitas global yang multipolar.

Lavrov mengatakan, dalan kerangka dunia multipolar yang saat ini tengah berkembang, pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, kekuatan keuangan, dan pengaruh politik telah muncul.

"Hari ini, dari 15 anggota Dewan Keamanan (lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap), sepertiga berasal dari kelompok negara Barat, yang memiliki tiga kursi permanen dan dua kursi non-permanen. Ini tidak cukup mencerminkan realitas yang ada," kata Lavrov dalam sebuah konferensi pers di Sochi seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman pada Kamis (3/5), dilaporkan laman Anadolu.

Oleh sebab itu, ia menilai memang perlu dilakukan perombakan dalam struktur Dewan Keamanan PBB. "Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin kurang terwakili dalam Dewan (Keamanan)," ujarnya.

Kendati demikian, Lavrov tak menjelaskan bagaimana upaya reformasi di Dewan Keamanan PBB dapat dilakukan. Ia hanya menyebut India dan Brasil sebagai kandidat kuat untuk badan yang diperluas dan lebih representatif.

Sejak World Summit PBB 2005, fokus reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Dalam putaran Intergovernmental Negotiations telah dibahas lima persoalan kunci reformasi Dewan Keamanan, antara lain kategori keanggotaan, hak veto, representasi regional, perluasan Dewan Keamanan dan metode kinerjanya, serta hubungan antara Dewan Keamanan dan Sekretariat Jenderal.

Kendati Intergovernmental Negotiations telah berlangsung sebanyak 11 putaran, tetapi belum terdapat kemajuan signifikan terkait reformasi Dewan Keamanan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan posisi yang cukup tajam antara berbagai kelompok negara perihal kelima isu kunci reformasi Dewan Keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika