REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meminta negara-negara Muslim yang bergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk secara tegas mendukung etnis Rohingya. Menurutnya, dukungan OKI diperlukan untuk melindungi martabat dan keamanan mereka karena tidak ada alasan bagi organisasi tersebut untuk mengabaikan krisis ini.
"Permohonan saya kepada OKI adalah untuk berdiri teguh di samping Rohingya yang telah dideportasi secara paksa, dalam menjaga martabat dan keamanan mereka. Pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah untuk mendukung umat manusia yang tertekan. Ketika komunitas Rohingya di Myanmar menjadi sasaran pembersihan etnis, maka OKI tidak bisa mengabaikannya," kata dia, Sabtu (5/5).
Hasina mengemukakan pernyataannya dalam pembukaan Sidang Dewan Menteri Luar Negeri (CFM) OKI ke-45 di Dhaka yang dimulai dengan fokus khusus pada isu Rohingya. Ia menegaskan, Bangladesh telah membuka hati dan perbatasannya kepada orang-orang yang menderita atas dasar kemanusiaan. Saat ini telah ada lebih dari satu juta warga Rohingya yang berlindung di Bangladesh.
Dia mengatakan, OKI harus terus menekan pemerintah Myanmar untuk memberikan jaminan keamanan, setelah Myanmar dan Bangladesh setuju untuk memulangkan pengungsi Rohingya dengan selamat. "Rohingya berhak atas hidup, martabat, dan eksistensi seperti kita!" ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Asisten Sekretaris Jenderal OKI untuk urusan kemanusiaan, Hesham Youssef, mengatakan OKI menjanjikan peran yang kuat dalam menghadapi krisis Rohingya. "Kami akan memainkan peran yang kuat bersama dengan Bangladesh, PBB, dan komunitas internasional," kata Youssef, setelah mengunjungi kamp-kamp pengungsian Rohingya di Kutupalong, Jumat (4/5), dikutip Daily Star.
Menurutnya, Myanmar harus menghadapi tekanan terus menerus terkait pemulangan warga Rohingya ke tanah air mereka. Youssef juga menyesali peran OKI yang tidak maksimal sejak krisis Rohingya dimulai pada 25 Agustus tahun lalu di Negara Bagian Rakhine.
Etnis Rohingya di Myanmar telah ditolak kewarganegaraan dan hak-hak dasar lainnya sejak 1982. Belum ada pemulangan meski telah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh Bangladesh dan Myanmar. Dewan Keamanan PBB juga belum mampu mengambil tindakan untuk menangani krisis ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika