REPUBLIKA.CO.ID, KUALALUMPUR -- Malaysia kemungkinan akan merundingkan kembali beberapa kesepakatan dengan Cina. Ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Kamis (10/5). 

Mahathir mengungkapkan kemungkinan itu hanya beberapa jam setelah partai koalisinya merebut kemenangan menakjubkan atas pemerintahan Najib Razak. Mahathir mengatakan pemerintahannya kemungkinan akan mengubah beberapa kebijakan yang diterapkan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa lama, termasuk menyangkut pajak barang dan jasa yang sangat tidak disukai. 

Tokoh berusia 92 tahun itu mengatakan dalam acara jumpa pers, ia mendukung prakarsa Cina, Belt and Road (BRI). Namun, ia mengatakan Malaysia punya hak untuk merundingkan kembali syarat-syarat dalam sejumlah perjanjian dengan Beijing, jika diperlukan.

"Kami tidak punya masalah dengan itu (BRI), kecuali tentunya bahwa kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di wilayah ini. Karena (sebuah) kapal perang akan menarik perhatian kapal-kapal perang lainnya," ujar Mahathir. 

Menurut laporan Nomura bulan lalu, Malaysia merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan dari komitmen penanaman modal Cina di Asia. Malaysia mendapat proyek-proyek infrastruktur senilai 34,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 481,3 triliun) terkait BRI, yang membuat para pengkritik menuduh Najab menjual Malaysia ke negara kuat Asia itu. 

Ketika ditanya soal perundingan kembali, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang tidak membahas masalah itu secara langsung. Tapi ia mengatakan hubungan kedua negara sedang berkembang dengan baik. 

"(Hubungan baik) ini perlu disyukuri dan dijaga oleh kedua pihak," kata Geng dalam acara jumpa pers rutin di Beijing. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika