REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Eropa akan mengaktifkan undang-undang yang melarang perusahaan-perusahaan Eropa agar tidak mematuhi sanksi AS terhadap Iran. Itu dilakukan sebagai bentuk protes atas putusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015.
Jean Claude Juncker, Ketua Komisi Eropa, mengatakan pada hari Kamis (17/5) bahwa komisi memiliki tugas untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari sanksi Amerika. "Kami sekarang perlu bertindak, dan inilah mengapa kami meluncurkan proses untuk mengaktifkan 'undang-undang pemblokiran' mulai tahun 1996. Kami akan melakukannya Jumat," katanya pada konferensi pers di ibukota Bulgaria, setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa.
Baca juga, AS Jatuhkan Sanksi ke Gubernur Bank Sentral Iran
Uni Eropa ingin menyelamatkan kesepakatan nuklir, dan undang-undang pemblokirannya adalah alat yang paling kuat, karena itu berarti perusahaan UE tidak harus mematuhi sanksi AS. Itu termasuk juga tidak mengakui putusan pengadilan atau memberlakukan hukuman yang dikeluarkan oleh Amerika.
Sebuah foto yang mengilustrasikan peluncuran misil militer Iran di kota Bushehr, pada akhir Desember 2016. Pemerintah AS baru saja menjatuhkan sanksi baru kepada Iran atas dugaan kepemilikan misil yang bisa membawa senjata nuklir.
Pengumuman Juncker muncul setelah Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan internasional dengan Iran, yang menempatkan batasan pada program nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi. Inggris, Perancis, Jerman, Cina dan Rusia menandatangani perjanjian tahun 2015 dan menentang penarikan AS.
Tetapi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sekarang menghadapi pilihan yang sulit karena Washington telah mengancam akan menghukum perusahaan yang melanggar sanksi AS yang berurusan dengan Iran. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Teheran akan tetap berkomitmen terhadap kesepakatan itu, asalkan dilindungi dari sanksi yang dibuat oleh AS.
Para pemimpin Uni Eropa kemarin menujukkan dukungannya di KTT dan berjanji untuk tetap berada dalam perjanjian nuklir Iran. Sebelumnya undang-undang tahun 1996 telah dibuat untuk mengatasi embargo sanksi AS terhadap Kuba. Tetapi itu sudah ketinggalan zaman.
"UU pemblokiran yang dibuat tahun 1996 itu digunakan untuk membela bisnis Eropa dari hukuman AS yang dikeluarkan untuk Kuba. Tetapi kongres AS mengeluarkan UU baru yang membuat UU Uni Eropa itu kedaluwarsa. Seperti ancaman untuk memotong akses perusahaan ke sistem perbankan AS," kata dia dilansir laman Aljazirah.
"Mekanisme pemblokiran akan membantu usaha kecil yang tidak berurusan dengan AS, tetapi perusahaan multinasional besar, seperti Total dan Maersk, akan berada dalam masalah jika terus berdagang dengan Iran," kata dia menambahkan.
Setelah AS menarik diri dari perjanjian, beberapa negara di Eropa mulai menghentikan kegiatan dengan Iran. Perusahaan pelayaran Denmark Maersk Tankers juga mengatakan segera menghentikan kegiatan mereka di Iran, sementara perusahaan asuransi Jerman Allianz mengumumkan rencana untuk mengakhiri kesepakatan bisnisnya di sana.
Produsen baja Italia Danieli juga mengumumkan telah menghentikan perjanjian dengan Iran dengan total senilai 1,5 miliar euro (1,8 miliar dolar AS). Raksasa energi Perancis, Total, juga melakukan hal serupa. Mereka mengumumkan keluar dari proyek bernilai miliaran dolar di ladang gas Pars Selatan yang luas, yang dimulai pada Juli 2017, kecuali jika diberikan pembebasan oleh otoritas AS.
Hal itu membuat Menteri Perminyakan Iran Bijan Zangeneh mengumumkan bahwa perusahaan minyak milik negara Cina CNPC siap untuk menggantikan Total jika ia menarik diri dari kerjasama yang sebelumnya telah disepakati.
Secara terpisah, konsorsium Inggris, Pergas International, menandatangani perjanjian awal dengan National Iran South Oil Co untuk mengembangkan ladang minyak Karanj pada Rabu malam, menurut televisi pemerintah Iran. Perjanjian itu merupakan yang pertama antara Iran dan perusahaan Eropa sejak keluarnya AS dari kesepakatan nuklir.
Sementara itu, Rusia dikabarkan semakin memperluas pengaruh ekonominya di Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika