REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Beberapa serangan bom yang diduga dilakukan oleh gerilyawan separatis, melukai sedikitnya tiga orang di selatan Thailand, pada Ahad (20/5) waktu setempat. Seorang militer, Kolonel Pramote Prom-in mengatakan, serangan terjadi di 14 lokasi di empat provinsi Thailand bagian Selatan.
Dilansir Reuters, serangan pada Ahad itu dilakukan dengan cara menempatkan bahan peledak di dekat mesin ATM dan cabang bank di setidaknya 14 lokasi di empat provinsi selatan. “Termasuk Yala, Pattani, dan Narathiwat, serta provinsi Songkhla,” ujar Prom-in yang juga merupakan seorang juru bicara keamanan regional, kepada Reuters.
Dia menyebut, setiap selama periode Ramadan, kekerasan di Thailand kerap terjadi. Namun, seperti kebanyakan serangan di selatan Thailand, tidak ada klaim tanggung jawab.
Sebuah pemberontakan separatis telah terjadi selama puluhan tahun yang lalu, di sebagian besar etnis Budha di Thailand, provinsi Muslim Yala, Pattani dan Narathiwat. Menurut kelompok Deep South Watch yang memantau isu kekerasan di Thailand, akibat pemberontakan itu, sebuah serangan telah merenggut nyawa hampir 7.000 orang sejak 2004,
Pemerintah sendiri berturut-turut telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok pemberontak. Hal itu bertujuan untuk membawa perdamaian tetapi sebagian besar diskusi terhenti, termasuk di bawah pemerintahan militer saat ini.
Yala, Pattani, dan Narathiwat adalah bagian dari kesultanan Muslim Melayu independen sebelum Thailand mencaploknya pada tahun 1909. Beberapa kelompok pemberontak di selatan mengatakan mereka berjuang untuk mendirikan negara merdeka.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan kepada media lokal pada April yang lalu, pemerintahnya telah membuat kemajuan besar dalam pembicaraan dengan pemberontak. Pembicaraan itu pun telah dimediasi oleh negara tetangga Malaysia sejak 2015.
Namun juru bicara Mara Patani, salah satu kelompok pemberontak yang berbicara dengan pemerintah, mengatakan kepada Reuters kemajuan pembicaraan itu tidak berjalan dengan baik. Pihaknya menyalahkan pemerintah Thailand karena membuat lama proses pembicaraan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika