REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan mengatakan, AS tidak akan mengakui hasil pemilihan presiden Venezuela yang diselenggarakan pada Ahad (20/5). Menurutnya, tanggapan terhadap pemungutan suara itu akan dibahas pada pertemuan G-20 di Buenos Aires pada Senin (21/5).
AS diketahui telah secara aktif mempertimbangkan sanksi pembatasan minyak terhadap Venezuela. (Baca: Nicolas Maduro Diperkirakan Menangkan Pilpres)
"Kami harus memastikan kami mematuhi tujuan kami yaitu menargetkan para pejabat rezim yang korup dan bukan rakyat Venezuela," kata Sullivan, kepada wartawan di Washington, Ahad (20/5).
"Kami tidak ingin merusak negara dengan cara yang membuatnya sulit untuk diperbaiki setelah demokrasi berhasil dipulihkan," tambah dia.
Sullivan menyebut sanksi pembatasan minyak adalah langkah yang sangat signifikan. "Sanksi ini sedang ditinjau secara aktif," katanya.
Salah seorang pendukung Nicolas Maduro saat pemungutan suara, Ahad (20/5).
Melalui pemilu ini, Presiden Venezuela Nicolas Maduro tengah berusaha untuk kembali menjabat sebagai pemimpin negara untuk enam tahun mendatang. Namun pemilu telah diboikot oleh oposisi dan dikecam oleh musuh sebagai jalan menuju penobatan seorang diktator, yang mengacu pada Maduro.
Hasilnya diperkirakan baru akan diumumkan menjelang malam. Dalam kesempatan yang sama, Sullivan juga menegaskan tidak ada rencana penarikan bantuan AS di wilayah Suriah barat laut.
Sebelumnya pada Jumat (18/5), CBS melaporkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menarik semua bantuannya dari Suriah barat laut. Aksi ini diduga menunjukkan AS bermaksud untuk segera pergi dari Suriah setelah ISIS telah sepenuhnya dikalahkan.
"Saya belum mendengar keputusan apa pun oleh pemerintah untuk menarik bantuan dari Suriah barat laut. Pemerintah AS berkomitmen pada kekalahan ISIS yang abadi dan melindungi kepentingan AS di kawasan Suriah dan Irak," ungkap Sullivan.