REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, Iran tidak akan memenuhi tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk merevisi kesepakatan nuklir. Menurut dia, era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia telah berakhir.
"Negara-negara merdeka. Kami akan melanjutkan jalan kami dengan dukungan bangsa kami. Siapa Anda (AS) mengambil keputusan untuk Iran dan dunia?" kata Rouhani pada Senin (21/5), dikutip laman Aljazirah.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran. Tuntutan tersebut antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA); memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran; mengakhiri proliferasi rudal balistik; menghentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam; serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.
Pompeo pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. "Sengatan sanksi hanya akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.
Kendati demikian, bila Iran melakukan perubahan besar, Pompeo mengatakan, AS siap untuk meringankan sanksi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengan Teheran. AS akan mendukung reintegrasi Iran ke dalam sistem ekonomi internasional.
Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.
Dengan penarikan tersebut, AS memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Tak hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran.
"Kami merasa bahwa ekstrateritorialitas dari langkah-langkah sanksi mereka tidak dapat diterima. Eropa seharusnya tidak harus membayar untuk penarikan perjanjian (nuklir Iran) oleh AS, yang mereka sendiri telah berkontribusi," kata Le Drian pada Kamis (10/5).
Ia mengatakan, Eropa akan menjalin negosiasi serius dengan AS terkait pemberian sanksi baru tersebut. Sebab, bagaimanapun cukup banyak perusahaan Eropa yang menjalin bisnis dengan Teheran. Perusahaan-perusahaan tersebut akan turut terimbas oleh sanksi AS. "Eropa akan melakukan segalanya untuk kepentingan perusahaan mereka," ujarnya.
Kesepakatan nuklir Iran ditandatangani Iran bersama Prancis, Inggris, AS, Jerman, Cina, Rusia, dan Uni Eropa pada Oktober 2015. Kesepakatan tersebut mulai berlaku atau dilaksanakan pada 2016.