REPUBLIKA.CO.ID, Rekonsiliasi Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim agaknya sukses menggerakkan warga Malaysia yang gerah dengan situasi ekonomi-politik untuk memindahkan posisi kontrol negara ke tangan oposisi. Sebagai perdana menteri, Mahathir kemudian segera memerintahkan pengusutan tuntas kasus dugaan penggelapan dana di 1Malaysia Development Berhad (1MDB) oleh mantan perdana menteri Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak.
Menuntut pembebasan Anwar juga merupakan kebijakan awal yang dilakukan Mahathir setelah kembali menempati kursi kepala pemerintahan negara. Anwar lantas melakukan safari ke Indonesia setelah kembali dapat berjalan bebas.
Kesempatan itu dimanfaatkan Anwar untuk bertemu dengan mantan presiden Indonesia BJ Habibie, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Dalam pertemuannya dengan Habibie, Anwar sempat membahas upaya pemberantasan korupsi yang harus terus dilakukan dalam rangka reformasi.
Pria yang disebut sebagai tokoh reformasi itu direncanakan akan mengambil alih posisi perdana menteri Malaysia dari tangan Mahathir Mohamad dalam dua tahun ke depan. Untuk saat ini, dirinya mengaku tidak akan mencampuri pemerintahan Mahathir.
Ia mengaku tidak ingin terlibat dalam pemerintahan Mahathir dan memilih beristirahat serta menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, dia menginginkan transisi kekuasaan dari Mahathir kepada dirinya nanti dapat berjalan dengan halus.
Kembalinya Anwar sebagai kepala pemerintahan nanti tak terlepas dari sejumlah masalah, terlebih masalah ekonomi yang kini tengah melanda Malaysia. Tingginya biaya hidup yang disebabkan melemahnya perekonomian negara merupakan pekerjaan rumah yang harus dibenahi Mahathir-Anwar.
Pemimpin yang tengah menunggu kekuasaan itu juga bercita-cita untuk menghilangkan isu rasial di Malaysia. Dia mengatakan, permasalahan menyangkut rasialisme harus dibuang demi program baru untuk membantu warga kurang mampu di negaranya.
Anwar menjelaskan, program yang dimaksud itu nantinya akan memberikan kesempatan bagi semua warga miskin Malaysia tanpa pandang bulu untuk mendapatkan perbaikan ekonomi. Dia mengatakan, kaum miskin Melayu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dari kebijakan yang mendukung mereka dan dijalankan dengan transparan.
Anwar mengungkapkan, Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang dikeluarkan pada 1971 silam telah disalahgunakan untuk memperkaya para elite. Dia mengatakan, kebijakan itu dipicu oleh adanya ketimpangan kondisi ekonomi antara etnis Melayu dan Cina yang berujung pada kerusuhan berdarah.
Program itu, dia melanjutkan, selanjutnya memberikan keistimewaan kepada warga Melayu terkait kontrak-kontrak di pemerintahan, bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Kebijakan itu memang pada akhirnya mengangkat jutaan etnis Melayu di Malaysia keluar dari lingkaran kemiskinan dan membuat kelas menengah urban. "Tapi ini juga yang menjadi akar masalah atas pecahnya isu rasial di Malaysia," kata Anwar Ibrahim.
Etnis melayu merupakan suku mayoritas di Negeri Jiran dengan populasi dua pertiga dari keseluruhan warga Malaysia. Jumlah itu unggul jauh daripada etnis Cina dan India yang telah lama menghuni negara tersebut dan sudah berkali-kali mengajukan keluhan kepada pemerintah terkait rasialisme.
Anwar mengakui, kebijakan itu merupakan masalah sensitif di Malaysia. Dia mengatakan, tidak sedikit warga Melayu yang khawatir akan kehilangan hak-hak istimewa mereka di bawah pemerintahan yang baru. Sementara, banyak etnis minoritas meninggalkan Malaysia untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain.
"NEP harus dibongkar, tapi kebijakan selanjutnya harus lebih efektif. Saya percaya warga Melayu miskin akan mendapat manfaat lebih banyak melalui tindakan yang disepakati secara efektif dan transparan," kata Anwar.
NEP memiliki tiga tujuan utama, yakni mencapai persatuan nasional, harmoni, dan integritas melalui restrukturisasi sosial-ekonomi masyarakat. Namun, Anwar mengatakan, NEP telah dibajak untuk memperkaya orang-orang tertentu. Meski demikian, dia belum memerinci kebijakan baru yang dapat menggantikan NEP.
Anwar Ibrahim berjabat tangan dengan Mahathir Mohamad.
Kabinet Mahathir
Sementara, kabinet yang dibentuk Mahathir mayoritas masih berisikan etnis Melayu. Terkait hal tersebut, Anwar mengatakan, mayoritas ras di Malaysia memang warga Melayu. Dia mengatakan, populasinya mencapai lebih dari 60 persen.
"Tapi, kunci dari portofolio kabinet itu, (posisi) menteri keuangan diberikan kepada (keturunan) Cina (Lim Guan Eng). Tapi, yang lebih penting di sini adalah semua pemimpin itu merupakan warga Malaysia," kata Anwar, seperti dikutip Aljazirah.
Dia mengatakan, menteri keuangan memang seorang keturunan Cina, tetapi dia adalah warga negara Malaysia dan berpikir layaknya warga Malaysia. Anwar melanjutkan, dia juga berkepentingan untuk melindungi kepentingan ekonomi negara dan warga Malaysia terlepas dari persoalan ras apapun. n ap ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
