REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Suriah telah menolak seruan Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan Iran dan militan Hizbullah Lebanon dari negaranya yang sedang dilanda perang. Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, rencana itu bahkan tidak ada dalam agenda karena menyangkut kedaulatan Suriah.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengeluarkan daftar tuntutan bagi kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Salah satu tuntutannya adalah penarikan pasukan Iran dari Suriah, karena Teheran telah memberikan dukungan penting kepada pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad.
Menanggapi tuntutan itu, Mikdad menegaskan, Suriah sangat menghargai dukungan militer dari Rusia serta dukungan dari Iran dan Hizbullah. Menurutnya, Suriah tidak bisa membiarkan siapa pun mengangkat isu penarikan pasukan Iran.
"Siapapun yang mengusulkan itu, mungkin mereka tengah mempertimbangkan intervensi di seluruh bagian Suriah, termasuk dukungan terhadap terorisme di Suriah dan tempat lain di kawasan itu," ungkap Mikdad.
Dalam pertemuannya dengan Assad, yang mengunjungi Sochi pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan penyelesaian politik di Suriah harus mendorong negara asing untuk menarik pasukan mereka. Utusan Putin untuk Suriah, Alexander Lavrentyev, kemudian berkomentar bahwa pernyataan pemimpin Rusia itu ditujukan kepada AS dan Turki, bersama dengan Iran dan Hezbollah.
Moskow secara mengejutkan telah menyarankan agar Iran tidak mempertahankan kehadiran militernya secara permanen di Suriah. Namun di sisi lain, Rusia juga telah menyatakan, pasukannya dikerahkan atas undangan pemerintah Suriah, sementara kehadiran militer AS dan lainnya adalah ilegal.
Kremlin tampaknya sedang melakukan tindakan penyeimbangan yang sulit, yang berharap bisa mempertahankan hubungan baik dengan Iran dan Israel. Israel telah memperingatkan, pihaknya tidak akan menerima kehadiran militer Iran secara permanen di Suriah.
Selama pembicaraan dengan Assad, Putin juga mendorongnya untuk mengirim perwakilan ke sebuah komisi PBB di Jenewa yang akan menyusun proposal bagi konstitusi baru Suriah sebagai bagian dari proses perdamaian. Namun, Mikdad mengatakan, Damaskus belum siap untuk mengirimkan perwakilan.
"Masih terlalu dini untuk berbicara tentang (perwakilan), tetapi ada banyak orang yang mampu mewakili Suriah dan pemerintah Suriah dalam pembicaraan ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika