REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menetapkan sejumlah syarat bagi negara-negara Eropa jika mereka ingin Teheran untuk tetap berada dalam kesepakatan nuklir setelah keluarnya AS. Syarat yang diberikan termasuk meminta bank-bank Eropa untuk menjaga perdagangan dengan Teheran dan menjamin penjualan minyak Iran.
Presiden AS Donald Trump telah menarik AS dari kesepakatan nuklir yang dibuat untuk mencabut sanksi terhadap Iran sebagai ganti pengekangan terhadap program nuklirnya. Eropa melihat kesepakatan itu sebagai kesempatan terbaik untuk menghentikan Teheran dalam memperoleh senjata nuklir.
"Bank-bank Eropa harus menjaga perdagangan dengan Republik Islam Iran. Kami tidak ingin memulai perang dengan ketiga negara ini (Prancis, Jerman, dan Inggris) tetapi kami juga tidak mempercayai mereka," kata Khamenei, Rabu (23/5), dikutip dari situs resminya.
Khamenei juga mengatakan kekuatan Eropa harus berjanji, mereka tidak akan melakukan negosiasi baru terkait program rudal balistik Iran dan kegiatan regional Iran di Timur Tengah. "Eropa harus sepenuhnya menjamin penjualan minyak Iran. Karena sikap Amerika dapat merusak penjualan minyak kami, Eropa harus menebusnya dan membeli minyak Iran," ujarnya.
Khamenei mengatakan, selama dua tahun terakhir AS telah berulang kali melanggar kesepakatan nuklir, tetapi negara-negara Eropa tetap diam. Dia meminta Eropa untuk tidak tinggal diam dan melawan sanksi yang diberikan AS.
Khamenei menuduh AS telah melanggar Resolusi 2231 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu mendukung perjanjian nuklir dengan Iran, dan Iran meminta Eropa untuk mengamankan resolusi itu dari pelanggaran yang dilakukan AS.
Dia memperingatkan, jika Eropa tidak memenuhi syarat ini, Iran akan melanjutkan pengayaan uraniumnya. Proses pengayaan uranium Iran sempat dihentikan di bawah kesepakatan nuklir, untuk meminimalkan risiko Teheran dalam mengembangkan sarana untuk membangun senjata nuklir.
Baca: Prancis Sebut Sikap AS Bisa Sulut Perang dengan Iran
Ikuti Whatsapp Channel Republika