REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ribuan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja Prancis, partai politik sayap kiri, dan kelompok hak-hak sipil melakukan aksi protes menentang kebijakan ekonomi Presiden Prancis Emmanuel Macron. Unjuk rasa yang digelar di timur Paris pada Sabtu (26/5) berada di bawah pengamanan ketat petugas kepolisian.
Ketua serikat pekerja General Confederation of Labour (CGT), Philippe Martinez, dalam orasinya meminta Presiden Macron melihat ke luar jendela istananya dan menyaksikan kehidupan nyata. Kebijakan ekonomi Macron dianggap sebagai kebijakan yang 'brutal' dan tidak seimbang.
Polisi memperkirakan ada sekitar 21 ribu orang yang ikut ambil bagian dalam aksi protes di Paris, sementara CGT menyebutkan jumlah peserta unjuk rasa berjumlah 80 ribu orang. Aksi ini dilaporkan juga digelar di kota-kota lainnya di Prancis.
Lebih dari 1.500 petugas polisi dikerahkan di ibu kota Prancis untuk mencegah timbulnya aktivitas yang tidak terkait dengan protes resmi dan mengganggu aksi. Polisi mengatakan mereka telah menahan 39 orang di Paris sebelum dan sesudah aksi dimulai.
Sebagian besar dari mereka ditangkap untuk diinterogasi setelah petugas menggeledah tas mereka dan menemukan peralatan mencurigakan yang dapat digunakan menyebabkan kerusuhan. Beberapa lainnya, terutama pemuda berpakaian hitam dengan wajah tertutup, ditahan di saat aksi protes berlangsung karena memecahkan jendela gedung dan merusak halte bus.
Polisi menembakkan gas air mata untuk mendorong mereka kembali. Tujuh petugas dilaporkan luka ringan terutama oleh puing-puing yang dilemparkan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Para pengunjuk rasa secara khusus mengecam perombakan peraturan pekerja yang dilakukan oleh Macron. Perombakan itu akan mengurangi perlindungan terhadap pekerja dan justru memberikan kekuatan hukum kepada polisi.
Mereka menuduh Macron mendukung reformasi pajak yang menguntungkan orang-orang kaya Prancis dan berusaha meruntuhkan pelayanan publik. Mereka juga menentang rencana pemerintah yang akan mempersulit siswa untuk memasuki universitas negeri pilihan mereka sendiri. Selain itu, pemerintah akan memberlakukan undang-undang imigrasi yang lebih ketat.
Di kota pelabuhan Marseille selatan, Jean-Luc Melenchon, pemimpin partai Defiant France yang berhaluan kiri, juga mengikuti aksi protes untuk menentang kebijakan Macron. "Atas nama orang miskin, orang yang terhina, tunawisma, dan pengangguran, kami memberitahumu, 'Cukup, cukup dunia ini,'" kata Melenchon kepada Macron.
Macron yang merupakan seorang mantan bankir investasi mengatakan, perubahan ekonominya dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing global Prancis. Dalam sebuah wawancara dengan BFM TV pada Jumat (25/5), ia mengatakan pengunjuk rasa tidak akan berhasil memblokir kebijakan negara.
"Tidak ada gangguan yang akan menghentikan saya, dan ketenangan akan kembali," kata Macron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika