REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim menuduh Australia 'sangat tidak jujur' tentang mantan perdana menteri negara itu Najib Razak. Anwar, yang disebut-sebut akan menjadi perdana menteri Malaysia, juga menuduh Pemerintah Australia 'turut bersalah' dalam korupsi pemerintahan Najib.
Setelah menghabiskan 10 tahun dalam penjara, Anwar Ibrahim bersama-sama koalisi Pakatan Harapan mengusung mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan berhasil mengakhiri pemerintahan Najib yang dilanda skandal korupsi. Kini Najib menghadapi tuduhan menjarah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dan dananya digunakan membeli barang mewah mulai real estate hingga benda-benda seni.
Dalam wawancara dengan Program Breakfast Radio National yang merupakan bagian dari ABC, Anwar menyebutkan kebijakan luar negeri Australia dirasakan di Malaysia sebagai mentolerir korupsi dan kejahatan. "Semua pernyataan mereka sangat mendukung Pemerintahan Najib, terlepas dari apa pun mereka dikatakan," katanya.
"Menyatakan bahwa Malaysia adalah contoh dari demokrasi yang paling moderat dan pantas, maksud saya pernyataan seperti itu dianggap konyol dan sangat tidak jujur," ujarnya.
Terlepas dari masa lalunya, Anwar mengatakan kini dia ingin berlanjut dan membangun kembali hubungan baik dengan mitranya di luar negeri, termasuk Australia. "Saya akan terus terang mengungkapkan pandangan saya. Saya tidak di pemerintahan sekarang. Saya tidak terlalu khawatir tentang peraturan diplomatik," katanya.
Ditanya apakah dia merasa dikecewakan oleh Pemerintah Australia selama menjalani kurungan penjara, Anwar mengatakan meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, "Saya baik-baik saja, saya sekarang orang bebas. Saya ingin move on. Saya masih percaya bahwa hubungan Australia-Malaysia haruslah sangat baik," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sebelumnya menyatakan Australia menghendaki hubungan yang dekat dan produktif dengan Pemerintah Malaysia yang baru. "Hubungan kami yang positif dan luas dengan pemerintahan sebelumnya memungkinkan kami berkolaborasi dalam berbagai hal menjadi kepentingan nasional Australia dan Malaysia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika