REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kebijakan pemerintah Donald Trump tidak berpihak kepada rakyat miskin. Pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem, Philip Alston, meminta otoritas AS untuk memberikan perlindungan sosial yang solid bagi rakyat miskin.

Menurut Alston, Trump harus mampu mengatasi masalah mendasar yang dialami rakyat miskin. Trump bukan justru menghukum atau memenjarakan mereka.

Dalam laporannya, Alston mengatakan karena tunjangan kesejahteraan dan akses asuransi kesehatan sedang dibahas, maka reformasi pajak Presiden Trump memberikan keuntungan kepada pengusaha dan orang kaya.

''Ini semakin meningkatkan ketidaksetaraan. Kemiskinan ekstrim di AS, bukanlah hal baru,'' kata Alston. "Tetapi, kebijakan yang dilakukan selama tahun lalu tampaknya sengaja dirancang untuk menghapus perlindungan dasar bagi rakyat miskin, menghukum mereka yang tidak bekerja dan bahkan membuat perawatan kesehatan dasar menjadi hak istimewa untuk diterima daripada hak kewarganegaraan.''

Alston menerangkan, hampir 41 juta orang atau 12,7 persen warga AS hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 18,5 juta diantaranya berada dalam kemiskinan ekstrim dan anak-anak menyumbang satu dari tiga orang miskin. AS memiliki tingkat kemiskinan pemuda tertinggi di antara negara-negara industri.

Alston yang juga seorang profesor hukum Universitas New York ini akan mempresentasikan laporannya ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir bulan ini. Gedung Putih tidak segera berkomentar terkait laporan Alston. Namun seorang pejabat AS di Jenewa mengatakan pemerintah Trump telah membuat prioritas untuk memberikan kesempatan ekonomi bagi semua orang Amerika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika