REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Jumlah orang miskin di Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump naik tajam. Peningkatan jumlah orang miskin ini akibat kebijakan Pemerintahan Trump yang cenderung menghapus jaring pengaman bagi jutaan warga miskin.
Sebaliknya, menurut hasil penyelidikan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan Trump justru lebih berpihak kepada orang kaya. Peneliti khusus PBB untuk masalah kemiskinan, Philip Alston, meminta Pemerintah AS memberikan perlindungan sosial tegas dan mengatasi masalah yang mendasarinya, bukan 'menghukum dan memenjarakan orang miskin'.
Baca juga, Pensiunan Guru Sebut Tulisan Trump Sangat Buruk
Dalam laporannya, Alston mengatakan bahwa pada saat tunjangan kesejahteraan dan akses untuk asuransi kesehatan dihapus, Presiden Donald Trump malah mengubah pajak bagi perusahaan besar dan mengakibatkan semakin dalam jurang antara yang kaya dan miskin. Meski dikenal sebagai negara adidaya, kemiskinan parah di Amerika Serikat, bagaimanapun, bukanlah hal baru.
Alston mengatakan kebijakan Perang Terhadap Kemiskinan sejak masa Presiden Lyndon Johnson pada 1960 telah melakukan banyak kelalaian. "Namun kebijakan yang dilakukan selama tahun lalu tampak sengaja dirancang untuk menghapus perlindungan dasar bagi yang paling miskin, menghukum mereka yang tidak bekerja dan perawatan kesehatan dasar seolah menjadi hak istimewa, bukan lagi menjadi hak warga negara," kata Alston.
Gedung Putih tidak segera menanggapi saat diminta komentar mereka. Namun, pejabat AS di Jenewa saat diminta komentar mengatakan Pemerintah Trump telah memprioritaskan penyediaan peluang ekonomi yang sama bagi semua orang Amerika.
Hampir 41 juta orang atau 12,7 persen warga AS hidup dalam kemiskinan,18,5 juta dalam kemiskinan ekstrem. AS berada di peringkat teratas sebagai negara industri yang memiliki penduduk paling miskin.
Alston, yang juga merupakanpakar hak veteran PBB dan mahaguru ilmu hukum dari Universitas New York, akan memaparkan laporannya di depan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir bulan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika