REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya ingin menjadi solusi menangani krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal ini ia sampaikan seusai bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Paris, Selasa (5/6).
Dalam sebuah sesi konferensi pers bersama yang digelar seusai pertemuan, Macron mengatakan cukup mengkhawatirkan tentang peristiwa dalam beberapa pekan terakhir yang terjadi di perbatasan Gaza-Israel. Ia mengacu kepada terbunuhnya lebih dari 120 warga Palestina akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi di wilayah tersebut.
Menurutnya kejadian di perbatasan Gaza-Israel sangat mengancam potensi perdamaian. "Kami mengutuk kekerasan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan Hamas. Prancis ingin menjadi bagian dari solusi untuk krisis kemanusiaan di Gaza," ujar Macron, dikutip laman Anadolu.
Ia menyatakan masih mendukung kerangka solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Meskipun gagasan solusi dua negara mulai disangsikan setelah Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (AS) pada Desember tahun lalu.
Netanyahu pun menanggapi kecaman yang telah dinyatakan Macron perihal kejadian di perbatasan Gaza-Israel yang telah menewaskan lebih dari 120 warga Palestina. Menurutnya aksi demonstrasi yang digelar di sana telah mengancam keamanan negaranya. Dan seperti sebelumnya, ia menyalahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil.
"Kami tidak berbicara tentang warga sipil dan kenyataannya bukan apa yang akan kita lihat dari sini. Kami mempertahankan hak kami membela diri," ujar Netanyahu.
Lebih dari 120 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel. Ini merupakan jumlah korban tewas dan luka secara keseluruhan sejak warga Palestina di Jalur Gaza menggelar aksi demonstrasi di perbatasan Israel pada akhir Maret lalu.
Dalam aksinya massa menuntut Israel mengembalikan desa-desa yang telah direbut dan didudukinya seusai Perang Arab-Israel tahun 1948 kepada ratusan ribu pengungsi Palestina. Selain itu, mereka pun mengecam keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika