REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk pertama kalinya mengumumkan gencatan senjata tanpa syarat dengan Taliban pada Kamis (7/6). Gencatan senjata akan berlaku hingga 20 Juni mendatang atau setelah umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri. "Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk menginstrospeksi bahwa kampanye kekerasan mereka tidak memenangkan hati dan mereka, tapi lebih jauh mengasingkan," kata Ghani melalui akun Twitter-nya, dikutip laman Aljazirah.
Namun pengumuman gencata senjata ini belum direpons oleh Taliban. Dengan demikian belum diketahui apakah gencatan senjata akan tetap terlaksana sesuai yang diinginkan Pemerintah Afghanistan.
Sejumlah kalangan di tubuh pemerintah, termasuk militer, juga tak sepenuhnya mendukung keputusan Ghani. Mantan jenderal militer Afghanistan Atiqullah Amarkhel menilai gencatan senjata akan memberi kesempatan bagi Taliban untuk berkumpul dan menghimpun kekuatan kembali. "Dari prospek militer, ini bukan langkah yang baik. Ini akan memberi musuh kesempatan untuk mempersiapkan diri guna melancarkan serangan yang lebih banyak," kata Amarkhel.
Ia pun menyangsikan Taliban bersedia meletakkan senjatanya dan menghentikan pertempuran terhadap pemerintah. Apalagi pada Ramdhan, kuantitas serangan Taliban justru meningkat. Pada 2011, Ghani pernah mendesak dilakukannya gencatan senjata dengan Taliban. Namun ini adalah tawaran gencatan senjata tanpa syarat pertama sejak ia terpilih sebagai presiden pada 2014.
Peperangan antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban telah berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Peperangan telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas. Pada tahun lalu saja konflik telah membunuh atau melukai lebih dari 10 ribu warga sipil.
Ghani diketahui sangat berhasrat untuk menumpas Taliban yang telah dianggapnya sebagai kelompok teroris dan pemberontak. Namun belakangan ia menyadari bahwa hal itu bukan pekerjaan mudah.
Baca: Presiden Afghanistan Umumkan Gencatan Senjata dengan Taliban
Dalam konferensi Kabul Peace Process yang digelar akhir Februari lalu, Ghani menwarkan perundingan damai dengan Taliban. "Pemerintah (Afghanistan) menawarkan perundingan damai kepada Taliban tanpa syarat apa pun," ujar Ghani dalam sambutannya di konferensi tersebut.
Tak hanya itu, Ghani bahkan menyatakan siap mengakui Taliban sebagai kelompok politik yang sah. Menurutnya hal itu perlu dilakukan bila pemerintah dan Taliban hendak duduk bersama di meja perundingan guna membahas kerangka perdamaian. Sebagai gantinya Taliban perlu mengakui eksistensi pemerintah dan menaati peraturan hukumnya.
Namun tawaran tersebut tak dihiraukan Taliban. Mereka tetap melancarkan serangan ke pos-pos militer Afghanistan. PadahalMenteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis sempat menyebut Taliban telah menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam perundingan damai dengan Pemerintah Afghanistan. AS merupakan sekutu utama Afghanistan dalam melawan Taliban.
"Ada ketertarikan yang telah kami dapatkan dari pihak Taliban. Kami memiliki beberapa kelompok Taliban, kelompok kecil, yang telah mulai datang atau menyatakan minat untuk berbicara," kata Mattis pada pertengahan Maret lalu.
Walaupun ia menyadari yang menyatakan minat untuk berunding dengan Pemerintah Afghanistan memang hanya kelompok kecil Taliban. "Tapi ada unsur Taliban yang jelas tertarik untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan," ujar Mattis.
Oleh sebab itu AS, kata Mattis, akan terus mendorong agar Taliban mau duduk di meja perundingan dan bernegosiasi dengan pemerintah. Ia juga akan meyakinkan Taliban bahwa mereka tidak akan menang bila masih memaksakan jalur pertempuran. Sebab AS telah berkomitmen untuk membantu pemerintah Afghanistan menghadapi Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
