REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk secara serius menggalang dukungan mitra pembangunan guna mengatasi masalah pengangguran di Palestina. Hal tersebut ditegaskan oleh Indonesia di hadapan Dirjen ILO, Guy Ryder, dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaaan Gerakan Non Blok (GNB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 7 Juni 2018.

"Saat ini, tingkat pengangguran di Palestina yang tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena pihak Israel terus membatasi aktivitas para pekerja dan pengusaha di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Sehingga kegiatan ekonomi" tegas Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, melalui siaran pers, Jumat (8/6).

Hanif Menambahkan, isu Palestina sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah RI akan terus mendukung kemerdekaan Palestina menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di negara tersebut.

Pada forum yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker, Sugeng Priyanto mengatakan, ILO harus menggunakan pengaruhnya untuk mengajak negara negara peduli pada kondisi ketenagakerjaan di Palestina.

"Kita ingin negara-negara Gerakan Non Blok bersama mendesak ILO agar memobilisasi dana untuk menggalang dana untuk pekerjaan dan perlindungan sosial di Palestina," kata Sugeng Priyanto pada pertemuan anggota ILO dari Gerakan Non Blok di Jenewa.

Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, menyampaikan bahwa Direktur Jenderal ILO secara rutin setiap tahun selalu mempublikasikan laporan mengenai situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan di Arab, termasuk Palestina. Laporan tersebut menjadi dasar pembahasan pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa.

"ILO mencatat bahwa blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza telah berdampak pada situasi perekonomian di negara tersebut sehingga pasar kerja semakin memburuk. Tingkat pengangguran pemuda di Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50 persen," jelas Dubes Hasan Kleib.

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara GNB di Jenewa mengesahkan Deklarasi yang antara lain memuat situasi ketenagakerjaan di wilayah pendudukan Israel di Palestina. Dalam Deklarasi tersebut, negara-negara GNB menegaskan dukungan terhadap perjuangan Palestina mewujudkan kemerdekaan serta keprihatinan mendalam terhadap situasi ketenagakerjaan di wilayah tersebut yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika