REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Internasional, Arya Sandhiyudha, menilai posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia. Indonesia harus bisa menjadi bagian solusi perdamaian dunia di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
"Sekarang global uncertainty (ketidakpastian global) itu meningkat karena sikap beberapa pemimpin dunia, terutama di beberapa spot yang jadi mikrokosmos konflik kawasan," kata dia dalam keterangan persnya yang diterima Republika, Sabtu (9/6).
Menurut peraih Master Studi Strategis dari RSIS NTU Singapura ini, terdapat beberapa konflik yang sangat relevan bagi Indonesia untuk terlibat. Misalnya, ia mencontohkan, saat harapan reunifikasi Korea, tiba-tiba ada pembatalan pertemuan Korea Utara, Amerika Serikat, dan Timur Tengah.
Selain itu, dia mengatakan, konflik-konflik lain terkait dengan memanasnya di Timur Tengah, yakni di Palestina, Suriah, Yaman, Iran, dan lainnya. Selain itu, ada persoalan Eropa terkait krisis pengungsi.
Arya menilai Indonesia dapat mengoptimalkan profil politik luar negerinya dalam posisi ini. Baik sebagai bagian dari Asia, G20, ataupun dunia Islam. "Menjadi DK PBB meningkatkan peluang kita menaruh draft usulan pembahasan isu juga memungkinkan kita terlibat lebih jauh sebagai bagian solusi perdamaian dan stabilitas global," kata Doktor Hubungan Internasional dari Istanbul University, Turki, ini.
Indonesia, dia menambahkan, berpeluang besar untuk maksimalkan profil di Asia Pasifik, dunia Islam, Timur Tengah, dan negara Selatan. Posisi Indonesia dapat mendorong lebih efektif sinergi dengan ragam organisasi kawasan, terutama di Asia Pasifik dan dunia Islam untuk dorong penyelesaian konflik tersebut secara damai.
Ia mengingatkan, bahwa peningkatan jumlah personel Operasi Penjaga Perdamaian/Peace Keeping Operation (PCO) juga menjadi utang yang musti dilunasi. Salah satu target kontribusi Indonesia juga musti ditunaikan, yaitu memperkuat pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan 4000 PKO Indonesia.
Sinergi perdamaian dan pembangunan juga termasuk dalam agenda ekonomi pembangunan di Selatan-Selatan, terutama Afrika. Lebih dari itu, Indonesia juga dapat lebih terlibat dalam platform global mengatasi terorisme, radikalisme, ekstrimisme.
Bagi Indonesia, ancaman non-tradisional, khususnya kedaulatan maritim, kian meningkat. Arya menyebutkan isu separatisme yang dihadapi di dalam negeri dengan posisi sekarang dapat lebih kuat posisi tawarnya. Begitupun diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia dan diplomasi ekonomi harusnya meningkat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melaksanakan voting yang menghasilkan keputusan Indonesia terpilih menjadi Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB per 1 Januari 2020. Demikian pula, Belgia, Dominika, Jerman, dan Afrika Selatan, juga menempati anggota tidak tetap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika