REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR--- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan peninjauan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Ia mengatakan negara dengan ekonomi kecil seperti Malaysia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di bawah ketentuan saat ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Nikkei Jepang yang diterbitkan pada Sabtu (9/6), Mahathir mengatakan pakta perdagangan, yang mencakup Jepang dan Kanada, harus mempertimbangkan tingkat perkembangan berbagai negara.
"Kecil, ekonomi lemah harus diberi kesempatan untuk melindungi produk mereka. Kami harus meninjau ulang itu," kata Mahathir kepada harian keuangan Jepang.
Seruan Mahathir yang ingin meninjau perjanjian TPP akan menjadi pukulan bagi pakta perdagangan yang beranggotakan 11 negara itu. Ini menyusul penarikan salah satu penandatangan asli, Amerika Serikat (AS)
Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) akan mengurangi tarif di negara-negara yang secara bersama-sama berjumlah lebih dari 13 persen dari ekonomi global atau 10 triliun dolar AS dalam produk domestik bruto. Dengan AS, itu akan mewakili 40 persen.
Nikkei melaporkan, Mahathir tidak menolak signifikansi perjanjian seperti TPP. Dia juga tidak mengatakan apakah akan meninggalkan pakta perdagangan sama sekali.
Setelah menjabat sebagai perdana menteri, Mahathir mulai meninjau beberapa proyek dan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Najib. Mahathir telah menarik diri dari proyek rel kecepatan tinggi dengan Singapura.
Mahathir juga sedang meninjau jalur kereta api lokal senilai 14 miliar dolar AS yang akan dibangun oleh perusahaan-perusahaan Cina. Dalam wawancara Nikkei, Mahathir mengatakan pemerintahnya harus meninjau semua perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan sebelumnya. Termasuk pakta infrastruktur, perdagangan, dan keamanan.
Dia mengatakan Malaysia akan meninjau Kode Etik di Laut Cina Selatan, yang sedang dinegosiasikan antara Beijing dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Mahathir menegaskan bahwa Malaysia tidak ingin kehadiran kapal perang di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika