REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) keliru menyebut Singapura bagian dari Malaysia. Kekeliruan yang terjadi di tengah pertemuan puncak Korea Utara-AS pada Selasa dan disiarkan di laman resmi memicu ejekan di medan gaul.
Kesalahan itu muncul dalam salinan paparan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Senin (11/6). Salinan itu menyebut tempat di JW Marriott, Singapura, Malaysia. Kesalahan itu kemudian diperbaiki dengan menghapus kata Malaysia.
"Yah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat masih berpikir Singapura berada di Malaysia," kata pengguna Twitter @BrioS_BRxV. "Baru 53 tahun dan perpisahan buruk," katanya.
Singapura pernah menjadi bagian dari Malaysia, tetapi kemudian berpisah secara sengit pada 1965. Hal itu mengaburkan diplomatik dan perekonomian selama bertahun-tahun. "Trump merencanakan memfasilitasi temu puncak penyatuan kembali Malaysia-Singapura segera?" kata pengguna Twitter lain, @boblskee.
Surat kabar Star Malaysia melaporkan kesalahan itu di Facebook-nya dengan judul "Bagaimana menyinggung orang Singapura dan warga Malaysia pada saat bersamaan".
Muatan itu dibagikan hampir 700 kali dan menarik hampir 300 tanggapan. "Amerika Serikat harus kembali ke sekolah," kata pengguna Facebook Jimi Leong.
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjabat tangan dan tersenyum pada awal pertemuan bersejarah mereka di Singapura pada Selasa (12/6). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas isu nuklir di Semenanjung Korea.
"Senang bertemu dengan Anda, Tuan Presiden," kata Kim beberapa saat kemudian ketika dia duduk di samping Trump, di depan kain punggung bendera Korut dan AS. Wajah Kim tampak berseri-seri lebih lebar saat Presiden AS memberinya acungan jempol.
Trump dan Kim membangun suasana pertemanan awal. "Saya merasa sangat hebat. Kami akan melakukan diskusi yang hebat dan akan sangat sukses. Ini kehormatan bagi saya dan kami akan memiliki hubungan yang hebat, saya tidak ragu," kata Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika