REPUBLIKA.CO.ID, MENDI -- Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat setelah terjadi aksi perusakan dan pembakaran di Ibu Kota Provinsi Southern Highlands pekan ini. Selain itu, negara membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan untuk memulihkan ketertiban.
Kekerasan kerap terjadi di wilayah pedalaman yang dipicu perselisihan suku dan tanah. Kelompok bersenjata yang marah atas hasil pengadilan terhadap pemilihan gubernur telah membakar pesawat terbang, menjarah gudang, dan membakar gedung di Mendi, ibu kota Provinsi Southern Highlands, pekan ini.
"Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat sembilan bulan di provinsi itu dan menghentikan sementara pemerintahnya," kata Perdana Menteri Peter O'Neill pada Jumat (15/6).
"Polisi akan menyelidiki setiap penghasut, dan setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan," ujarnya.
Thomas Eluh, seorang mantan polisi dan yang bertindak sebagai pengelola di provinsi tersebut, telah diberikan mandat darurat konstitusional. O'Neill mengatakan polisi, termasuk regu mobil, segera dikerahkan, bersama dengan penyelidik kriminal.
Lebih dari 200 tentara Pasukan Pertahanan Papua Nugini akan diterbangkan ke Kota Mount Hagen pada Sabtu sebelum melakukan perjalanan ke Mendi, kata media Loop PNG. Namun, pengerahan pasukan tersebut belum dapat dikonfirmasi.
Penjarah menggeledah gudang pasokan bantuan gempa selama kerusuhan Mendi, kata Barclay Tenza, juru bicara bencana provinsi. "Mereka mengambil semua bahan makanan," katanya melalui telepon dari Port Moresby.
Banyak warga masih menerima bantuan setelah gempa berkekuatan 7,5 SR pada Februari. Gempa tersebut menewaskan 100 orang yang menguji keuangan dan kemampuan salah satu negara termiskin di dunia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika