REPUBLIKA.CO.ID, VATIKAN -- Paus Fransiskus meminta kebebasan pers yang lebih besar di seluruh dunia. Hal itu ia ungkapkan mengutip kasus dua wartawan Reuters yang dipenjarakan Myanmar karena dituduh memiliki dokumen-dokumen rahasia.
Paus mengunjungi Myanmar November lalu dan kemudian ke negara tetangganya Bangladesh. Ia mengadakan pertemuan emosional dengan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari negara bagian Rakhine. Para wartawan Reuters mengatakan kurang tidur selama penyelidikan Myanmar.
"Hak atas informasi adalah hak yang harus selalu dilindungi, dan tidak hanya berkaitan dengan Rohingya," kata Paus Fransis dalam sebuah wawancara, ketika ditanya tentang para wartawan itu.
“Negara-negara yang memiliki sesuatu yang mereka tidak ingin dilihat, selalu menghentikan media dan kebebasan pers dan kita harus berjuang demi kebebasan pers. Kita harus bertarung.”
Wartawan Kyaw Soe Oo (28 tahun), dan Wa Lone (32 tahun) telah ditahan sejak bulan Desember. Kasus ini telah menjadi kasus kebebasan pers yang terkenal, yang dituntut di bawah Undang-undang Rahasia Resmi era kolonial.
Pelanggaran yang diduga menyebabkan hukuman maksimal 14 tahun penjara. Pada saat penangkapan mereka, kedua wartawan itu telah bekerja pada penyelidikan pembunuhan 10 pria dan anak laki-laki Muslim Rohingya di sebuah desa di negara bagian Rakhine di Myanmar.
Juru bicara pemerintah Myanmar Zay Htay, diminta untuk berkomentar tentang pernyataan paus. Dia mengatakan pada hari Rabu (21/6) bahwa pengadilan itu independen, seperti di negara-negara demokratis lainnya.
“Saat ini, kasus Reuters adalah kasus yang masih berlangsung di pengadilan. Mereka akan dibebaskan, jika mereka tidak bersalah. Mereka akan dihukum jika mereka melakukan kejahatan. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses pengadilan," katanya.
Paus Fransiskus mengatakan situasi seputar penahanan dua wartawan Reuters harus diklarifikasi. “Saya ingin alasan mengapa mereka dipenjara diklarifikasi. Jika mereka melakukan kejahatan atau tidak. Tetapi penting bahwa situasinya harus diklarifikasi,” katanya.
Tanpa menyebut negara mana pun, ia mengecam serangan terhadap kebebasan pers oleh pemerintah "yang disebut demokratis." Ia mengatakan bahwa keputusan buruk kadang-kadang dibuat dengan "sarung tangan putih."
"Di beberapa tempat, pemerintahan diktator di bawah kedok demokrasi terus melakukan hal-hal ini," katanya. "Tapi sekarang pers dapat dengan mudah dimanipulasi, sangat mudah."
"Di beberapa negara mungkin semuanya berjalan dengan baik, tetapi ada banyak cara untuk membungkam media."
Ikuti Whatsapp Channel Republika