REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sudah satu tahun sejak pengangkatan Mohammed Bin Salman (MBS) sebagai putra mahkota Saudi. Dia dinilai mengguncang kebijakan domestik dan luar negeri Saudi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pria berusia 33 tahun ini digambarkan oleh orang-orang di sekitarnya sebagai ambisius, tidak membuang waktu dalam mengonsolidasikan kekuatannya sambil menciptakan kembali citra dirinya sebagai seorang reformis dan simbol Islam moderat.
MBS diyakini berada di belakang blokade Qatar oleh Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Langkah untuk memutuskan hubungan dengan Qatar terutama didorong oleh Mohammed Bin Salman dan Pangeran Mahkota UAE Pangeran Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Langkah ini tampaknya tidak mencapai hal penting selain memecah Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Dua bulan setelah ditunjuk sebagai menteri pertahanan termuda dunia pada 2015, MBS memutuskan meluncurkan operasi militer brutal di Yaman. Sampai saat ini perang telah menghancurkan Yaman dan menewaskan lebih dari 10 ribu orang. PBB menggambarkan perang tersebut bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Di dalam negeri, MBS memenjarakan puluhan kritikus dan pembangkang pada September lalu, termasuk aktivis damai, penulis, wartawan, dan dua ulama Muslim terkemuka. Langkah itu dikutuk oleh Human Rights Watch sebagai 'intoleransi penuh terhadap warga yang berbicara untuk hak asasi manusia dan reformasi'.
Sebulan kemudian, berbicara di sebuah konferensi di, Riyadh, MBS bersumpah segera membasmi sisa-sisa ekstremisme. Ia menambahkan Arab Saudi akan menjadi sebuah negara Islam moderat yang terbuka untuk semua agama dan dunia. Berikut beberapa kebijakan MBS selama setahun menjabat, dilansir di Aljazirah, Kamis (21/6).
Membasmi korupsi politik
November lalu, MBS memerintahkan penangkapan ratusan pangeran Saudi, pengusaha tingkat tinggi, dan menteri-menteri pemerintah dalam penyelidikan anti-korupsi, yang secara luas dianggap sebagai pembersihan politik pesaing potensial.
Pemberantasan korupsi Ini didukung Dewan Ulama Senior, badan keagamaan utama kerajaan. Langkah ini menjadi luar biasa karena mengirim pesan keluarga kerajaan tidak kebal hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika