REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA - Kuba selama ini telah memberikan pengawasan yang cukup ketat terhadap media cetak atau lembaga penyiaran independen. Laporan yang disuguhkan media pemerintah pun sebagian besar hanya berisi transkripsi resmi dari Partai Komunis.
Namun gaya lama itu tampaknya akan berubah secara bertahap setelah Miguel Diaz-Canel terpilih menjadi presiden Kuba pada April lalu. Jurnalis Kuba mengatakan kepada The Associated Press, Biro Politik Partai Komunis, salah satu badan paling kuat di negara itu, telah menyetujui dokumen yang dikenal sebagai "Kebijakan Komunikasi Baru". Dokumen ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi media negara untuk melaporkan berita seperti yang dilakukan rekan-rekan mereka di negara lain.
Kebijakan baru ini telah disetujui saat Diaz-Canel masih menjabat sebagai wakil presiden Kuba dan bertanggung jawab atas kebijakan media dan komunikasi negara tersebut. Namun kebijakan itu akan mulai berlaku setelah Diaz-Canel mengambil alih kekuasaan dari Raul Castro pada 19 April.
Selama 10 tahun pemerintahannya, Castro hampir tidak pernah merilis informasi mengenai kegiatannya ke publik Kuba atau ke media internasional.
"Kuba berubah dalam hal konektivitas dan akses terhadap informasi. Mungkin orang-orang tidak akan selalu memiliki akses ke informasi yang mereka sukai, tetapi ada konsumsi berita yang terus menerus, sehingga tidak benar bahwa negara ini adalah gua yang gelap, tanpa cahaya," kata David Vasquez, mantan direktur Cachivache, sebuah majalah daring untuk remaja Kuba.
Di bawah konstitusi Kuba, Partai Komunis akan mengeluarkan arahan umum kepada Pemerintah Kuba, yang kemudian akan meloloskan undang-undang dan peraturan yang memberlakukan pedoman komunikasi baru itu. Pedoman telah disosialisasikan kepada sekelompok wartawan pilihan yang bersedia sebagai kelompok uji.
Kebijakan ini memungkinkan para direktur surat kabar, stasiun televisi, dan radio untuk mengeluarkan berita tentang peristiwa-peristiwa penting seperti bencana fatal tanpa menunggu otorisasi dari Departemen Ideologi Partai Komunis.
"Kebijakan baru disetujui sebagai tanggapan terhadap keluhan dari media negara dan dari masyarakat luas mengenai adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Pemerintah telah mengakui akses internet di negara itu telah berkembang," kata Jose Raul Gallego, seorang penulis untuk situs independen El Toque.
Kebijakan baru ini juga memungkinkan adanya iklan, termasuk dari sektor swasta kecil Kuba. Partai Komunis akan menciptakan regulator media baru yang independen, serta departemen hubungan masyarakat di level kementerian dan kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika