REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pangkalan militer Afghanistan di Provinsi Badghis diserang dan direbut milisi Taliban pada Rabu (20/6). Peristiwa itu terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban berakhir.
Aksi penyerangan terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat. Dua pos keamanan menjadi target serangan para milisi. Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan satu pangkalan militer juga menjadi sasaran milisi.
"Sejumlah besar Taliban datang dari beberapa arah. Setelah beberapa jam pertempuran sengit, 30 pasukan keamanan Afghanistan tewas dan Taliban merebut pangkalan (militer) itu," kata Abdul Aziz Bek, dikutip laman Al Araby.
Gubernur Provinsi Abdul Qafoor Malikzai mengatakan bala bantuan ke pangakalan militer tersebut sebenarnya telah dikerahkan. Namun dalam perjalanan, konvoi yang membawa para personel militer diserang dengan bom. "Lebih dari setengah korban jiwa berasal dari serangan bom di tepi jalan dan di pinggir jalan yang menabrak konvoi," ujarnya.
Taliban telah mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pangkalan militer dan konvoi bantuan yang dikerahkan ke sana.
Pada 7 Juni lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk pertama kalinya mengumumkan gencatan senjata tanpa syarat dengan Taliban. Gencatan senjata berlaku hingga 20 Juni atau setelah umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri.
"Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk menginstrospeksi bahwa kampanye kekerasan mereka tidak memenangkan hati dan mereka, tapi lebih jauh mengasingkan," kata Ghani melalui akun Twitter-nya.
"Dengan pengumuman gencatan senjata, kami melambangkan kekuatan pemerintah Afghanistan dan kehendak rakyat untuk resolusi damai terhadap konflik Afghanistan," ujar Ghani.
Taliban kemudian menerima penawaran gencatan senjata tersebut. Dalam pengumumannya, Taliban mengatakan pasukan asing yang berada di Afghanistan tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, Taliban akan membela diri terhadap serangan apa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika