REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berupaya menyatukan 2.053 anak imigran dengan keluarga mereka. Saat ini, anak-anak tersebut masih berada dalam tempat penahanan.
"Pemerintah AS mengetahui lokasi semua anak dalam tahanannya dan bekerja untuk menyatukan kembali mereka dengan keluarganya," kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) pada Sabtu.
DHS mengatakan sebanyak 522 anak imigran telah dipersatukan kembali dengan keluarganya. Hal tersebut dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri kebijakan imigrasi toleransi nol.
Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk tidak memisahkan anak-anak imigran ilegal dengan orang tuanya di perbatasan AS-Meksiko. Hal tersebut dilakukan setelah kebijakan pemisahan keluarga imigran itu memicu kritik dan kemarahan dari dalam serta luar negeri.
"Saya menganggapnya sebagai perintah eksekutif yang sangat penting. Ini tentang menjaga keluarga tetap bersama, sementara pada saat yang sama memastikan bahwa kita memiliki perbatasan yang sangat kuat," kata Trump ketika menandatangani perintah eksekutif tersebut di Oval Office pada Rabu (20/6).
Dalam teks perintah eksekutif tersebut dijelaskan bahwa pendekatan tegas terhadap penegakan imigrasi akan terus berlanjut. Pejabat pemerintah diinstruksikan melanjutkan penerapan kebijakan imigrasi toleransi nol untuk setiap imigran yang melintasi perbatasan secara ilegal.
Perbedaannya, kali ini para pejabat akan berupaya menjaga keluarga imigran tidak terpisah. Orang tua dan anak-anaknya ditempatkan dalam tahanan yang sama sementara proses hukum terhadap mereka akan terus berjalan.
Trump awalnya kukuh untuk mempertahankan kebijakan imigrasinya tersebut. Ia menilai penerapan kebijakan itu penting guna menghalau arus imigran ilegal di perbatasan AS-Meksiko.
Pemerintah Meksiko dan negara Amerika Tengah menyambut baik keputusan Trump untuk mengakhiri kebijakan pemisahan anak-anak imigran dengan orang tuanya. Namun, mereka menyatakan akan tetap waspada guna memastikan hak-hak warga negara mereka dihormati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika