REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang menuntut komitmen Korea Utara (Korut) terkait rencana pelucutan senjata nuklir atau denuklirisasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono usai melakukan pertrmuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi.

Menurut Taro, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) harus diimplementasikan secara ketat. Resolusi itu bertujuan untuk mengekang aktivitas perekonomian pemerintahan Kim Jong-un terkait program senjata nuklir.

'Kami menegaskan kembali komitmen terhadap penerapan resolusi DK PBB untuk membongkar semua senjata pemusnah massal dan rudal balistik yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan dari semua rentang," kata Taro Kono, Senin (25/6) di Jakarta.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut baik perkembangan positif yang terjadi bdi Semenanjung Korea. Apresiasi diberikan mulai dari perdamaian antar Korea hingga pertemuan tingkat tinggi (KTT) Korut-Amerika Serikat (AS).

"Kami akan bekerja sama untuk melihat bagaimana perkembangan di Semenanjung Korea," kata Retno. Dalam kesempatan itu, Jepang juga memberikan selamat kepada Indonesia setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB. 

Jepang berharap dapat melakukan sejumlah kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai isu internasional terlebih, Indonesia saat ini telah bergabung menjadi anggota DK.

Sementara, Retno mengatakan, Indonesia akan mengambil kesempatan sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan Asia Pasifik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika