Selasa 26 Jun 2018 15:22 WIB

Hamas Minta Dana UNRWA Jadi Anggaran Utama PBB

Dana UNRWA akan habis bulan ini.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Reiny Dwinanda
 Seorang pengungsi Palestina di Kamp Pengungsian Shati, Kota Gaza, tengah mengambil kambing bantuan Zakat Foundation of Amerika. Lembaga filantropi tersebut menyalurkan bantuan hewan kurban melalui lembaga urusan Pengungsian PBB, UNRWA di Gaza, Palestina.
Foto: AP Photo-Adel Hana
Seorang pengungsi Palestina di Kamp Pengungsian Shati, Kota Gaza, tengah mengambil kambing bantuan Zakat Foundation of Amerika. Lembaga filantropi tersebut menyalurkan bantuan hewan kurban melalui lembaga urusan Pengungsian PBB, UNRWA di Gaza, Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok Hamas di Palestina telah meminta PBB mencantumkan dana Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai bagian dari anggaran utamanya. UNRWA diketahui tengah mengalami krisis pendanaan setelah Amerika Serikat (AS) menangguhkan sebagian besar bantuannya untuk badan tersebut.

"PBB harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan menyetujui anggaran badan (UNRWA) sebagai bagian dari anggaran utamanya," kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Senin (25/6), dikutip Anadolu Agency.

Hamas menyatakan tidak dapat menerima kehidupan para pengungsi Palestina terus menderita. "Bahwa hidup mereka harus bergantung pada perhitungan politik internasional dan keputusan rasis AS yang mendukung pendudukan Israel dengan mengorbankan (hak-hak pengungsi Palestina) yang tak dapat dicabut," ujar Hamas.

Hamas juga menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk memenuhi janjinya, yakni berkontribusi pada pendanaan UNRWA. Sebab setelah AS menangguhkan bantuannya, UNRWA membutuhkan sokongan lebih besar dari berbagai negara.

Baca juga: PBB Cari Kekurangan Dana untuk Bantu Pengungsi Palestina

Krisis pendanaan UNRWA terjadi setelah AS memutuskan menangguhkan sebagian besar bantuannya untuk lembaga tersebut. Tahun ini AS menyiapkan dana sebesar 125 juta dolar untuk UNRWA. Namun Washington hanya mencairkan 60 juta dolar saja dan membekukan sisanya.

Hal tersebut dilakukan karena perselisihan Otoritas Palestina dengan Pemerintah AS. Setelah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Palestina enggan melanjutkan perundingan perdamaian yang dimediasi AS. Padahal AS menghendaki hal sebaliknya. Dipangkasnya bantuan untuk UNRWA disebut-sebut merupakan cara AS untuk kembali menyeret Palestina ke dalam perundingan damai dengan Israel.

Kepala UNRWA Pierre Krahenbuhl mengatakan pascapemangkasan dana bantuan oleh AS, lembaganya seketika mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS adalah salah satu negara pendonor terbesar bagi UNRWA.

Ia mengatakan dana bantuan dari AS sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga Palestina, khsususnya mereka yang tinggal di Gaza. "Kalian sudah memiliki komunitas yang sangat, sangat rapuh di Gaza," ungkapnya.

Bantuan makanan darurat untuk satu juta warga Palestina di Gaza diperkirakan akan habis pada bulan ini. "Jadi, jika Anda tiba-tiba tidak memiliki kepastian tentang jumlah bantuan makanan yang berasal dari PBB untuk satu juta orang, Anda dapat bayangkan jenis efek yang akan terjadi," kata Krahenbuhl.

Negara-negara Teluk, termasuk Kanada dan Norwegia, telah menyiapkan dana sebesar 200 juta dolar AS untuk UNRWA. Namun UNRWA membutuhkan dana sebesar 465 juta dolar untuk program kemanusiaan tahun 2018. Artinya, mereka masih membutuhkan suntikan dana sebesar 200 juta dolar AS.

Menurut Krahenbuhl, kekurangan dalam pendanaan tidak hanya mengancam bantuan pangan bagi warga dan pengungsi Palestina, tetapi juga pendidikan anak-anak mereka. Bila pendanaan tak mencukupi, program sekolah untuk anak-anak Palestina pada Agustus dan September terancam terhenti. UNRWA sendiri diketahui memiliki sekitar 700 sekolah yang mendidik 25 ribu anak-anak Palestina.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement