REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis mengajukan usulan untuk mengadakan wajib militer bagi seluruh warga berusia 16 tahun. Hal ini agar para pemuda memiliki rasa nasionalisme lebih tinggi dengan kegiatan di bidang militer atau kemasyarakatan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pertama kali mengajukan usulan mengenai wajib militer tersebut dalam kampanye pemilihan presiden di 2017. Saat itu, dia mengatakan ingin seluruh warga muda Prancis mengalami, meski hanya dalam waktu yang singkat, kehidupan militer, menjalani wajib militer secara universal dalam jangka yang tidak lama.
Usulan sekarang diperlonggar dengan wajib militer ini pesertanya bisa melakukan kegiatan militer atau terlibat dalam kegiatan masyarakat. Program ini diperkirakan akan menghabiskan dana 2,5 miliar dolar Australia setiap tahun, dengan dana awal dari pemerintah adalah 2,8 miliar dolar Australia.
Wajib militer di Prancis dihentikan di 1996 ketika Macron berusia 18 tahun. Macron menjadi satu-satunya Presiden Prancis yang tidak pernah menjalani wajib militer.
Program wajib militer nasional ini akan dilakukan dalam dua tahap, yang pertama wajib dan yang kedua sukarela. Fase pertama yang akan dilakukan selama musim liburan sekolah Prancis yang biasanya berlangsung Juli-Agustus setiap tahun. Program akan berlangsung selama satu bulan dengan fokus pada kegiatan kemasyarakatan.
Hal ini bisa berbentuk kegiatan amal, menjadi guru sukarela, atau terlibat dalam kegiatan militer, pemadam kebakaran atau polisi. Fase kedua bagi mereka yang berusia di bawah 25 tahun yang bersifat sukarela, akan berlangsung selama tiga bulan sampai setahun.
Peserta akan bisa bekerja di lembaga keamanan atau pertahanan, atau menjadi relawan di bidang sosial, lingkungan atau budaya. Konsultasi dengan warga muda, orang tua, pemerintah lokal dan serikat guru akan dilakukan Oktober sebelum keputusan akhir mengenai bagaimana fase pertama ini akan dilakukan.
Sebuah kelompok kerja yang menangani masalah ini mengatakan wajib militer tersebut bisa dimulai musim panas tahun depan. Pada 2026 sekitar 700 ribu warga muda Prancis akan berpartisipasi.
Konstitusi Perancis tidak mengizinkan negara memaksa sebagian besar penduduknya menghabiskan waktu jauh dari rumah mereka, kecuali bila itu diperlukan untuk pertahanan nasional. Menurut BBC, 14 organisasi pemuda di sana menentang program ini bahkan ketika belum diumumkan dan mengatakan para pemuda harus memiliki kebebasan memilih dan mengatakan memilih sebuah komitmen adalah sama pentingnya dengan komitmen itu sendiri, atau malah lebih penting. Namun jajak pendapat YouGov yang dilakukan Maret menunjukkan 60 persen warga di Prancis berpendapat wajib militer bagi warga muda adalah hal yang bagus.
Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika