REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah melakukan pembicaraan empat mata maupun dengan sejumlah menteri dari kedua negara. Beberapa hal yang ditekankan dalam pertemuan ini di antaranya mengenai pemberantasan korupsi, perbatasan Indonesia-Malaysia, hingga kerja sama di sektor ekonomi yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian keduanya.
Jokowi mengatakan, dia dan Mahathir memiliki komitmen yang sama dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Pemerintahan yang berkualitas pun salah satunya harus bisa terhindar dari korupsi.
"Satu per satu akan mulai kita bahas di forum-forum di tingkat menteri. Kemudian, bekerja secara sama-sama di perbatasan sehingga keuntungan akan didapat oleh Malaysia maupun Indonesia," ujar Jokowi dalam pernyataan pers bersama, Jumat (29/6).
Selain persoalan perbatasan antara kedua negara, Jokowi pun menyinggung terkait perbatasan Laut Cina Selatan. Indonesia dan Malaysia berkomitmen terkait persoalan di kawasan ini yang berbasis pada hukum-hukum internasional.
Jokowi pun kembali menitipkan kepada Mahathir mengenai pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di negeri jiran. Ini penting karena banyak tenaga kerja dari Indonesia yang sekarang bekerja di Malaysia.
"Dan juga (dibicarakan) tentang pembangunan sekola-sekolah bagi anak-anak di Indonesia," ujar Jokowi.
Dalam pertemuan ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja pun tampak hadir, di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PDT Eko Sandjodjo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.