REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Prancis dan beberapa perusahaan swasta memasok peralatan militer kepada pemerintah Mesir. Federasi Internasional Hak Asasi Manusia yang berbasis di Paris dan tiga kelompok lainnya menyerukan Prancis segera mengakhiri penjualan itu.
Kelompok itu juga menyerukan penyelidikan di parlemen Prancis. Dalam laporan yang diterbitkan Senin (2/7), kelompok itu menuduh perlengkapan militer Prancis telah membantu membentuk sistem pengawasan dan kontrol yang digunakan untuk menghapus semua bentuk perbedaan pendapat dan tindakan kepada warga negara.
Prancis telah menjual kapal perang, jet tempur, kendaraan lapis baja, rudal dan teknologi pengawasan ke Mesir dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Prancis menyatakan kerja sama keamanan dan militer dengan Mesir diperlukan untuk memerangi kelompok-kelompok ekstremis yang mendorong aksi terorisme.
Ini juga bertujuan mencegah destabilisasi lebih lanjut di wilayah tersebut. Menurut laporan parlemen Prancis, pada 2010, pengiriman senjata Prancis senilai 39,6 juta euro. Nilai penjualan naik menjadi 1,2 miliar euro pada 2015 dan 1,3 miliar euro pada 2016. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengecam tuduhan kurangnya transparansi pengawasan peralatan senjata oleh Prancis dan pengawasan senjata yang diekspor.
"Prancis membantu menghancurkan generasi melalui pembentukan pengawasan dan sistem pengawasan Orwellian yang bertujuan membasmi setiap ungkapan protes," kata Direktur Institut Kajian Hak Asasi Manusia Kairo, Bahey Eldin Hassan.
Majalah Prancis Telerama dan kelompok hak asasi manusia melaporkan tahun lalu sebuah perusahaan Prancis telah menyediakan peralatan pengawasan yang digunakan pemerintah Mesir untuk penindasan politik. Kejaksaan Prancis membuka penyelidikan yudisial atas tuduhan keterlibatan dalam tindakan penyiksaan dan penghilangan paksa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
