REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov di Ramallah pada Ahad (1/7). Keduanya membahas tentang situasi terkini di Tepi Barat dan krisis di Jalur Gaza.
Dilaporkan laman Ma'an News Agency, selama pertemuan tersebut Abbas menekankan peran penting PBB dalam memberi perlindungan pada rakyat Palestina. PBB juga diminta terus memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Pada kesempatan itu, Abbas juga mengatakan tentang upaya yang sedang ditempuh Otoritas Palestina untuk mengembalikan persatuan nasional negara tersebut. Otoritas Palestina memang terlibat perselisihan dengan Hamas yang mengontrol Jalur Gaza.
Mladenov mengaku mengapresiasi upaya Otoritas Palestina. Ia mengatakan PBB sepenuhnya mendukung penuntasan pembagian antara Tepi Barat dan Jalur Gaza. Setelah itu, Otoritas Palestina memikul tanggung jawabnya untuk memimpin Gaza secara penuh.
Mladenov mengusulkan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik di Gaza. Warga Gaza diketahui hanya menikmati listrik selama empat jam dalam sehari.
Hal tersebut dinilai benar-benar telah melumpuhkan berbagai kegiatan, terutama perekonomian, di daerah yang di blokade tersebut. Ia juga mengatakan akan mendukung sepenuhnya upaya pembukaan permanen perbatasan Gaza, dengan Mesir dan Israel mengizinkan masuknya pasokan makanan, air, serta obat-obatan ke wilayah itu.
Sejak akhir Maret lalu, situasi di Jalur Gaza memang berkecamuk. Ribuan warga Palestina di sana turun ke garis perbatasan untuk menyuarakan kecaman atas keputusan AS membuka kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem. Mereka juga menuntut Israel mengembalikan desa-desa yang kini dikuasainya pasca Perang Arab-Israel tahun 1948 kepada para pengungsi Palestina.
Selama dua bulan menggelar aksi tersebut, sedikitnya 120 warga Palestina tewas akibat ditembak pasukan keamanan Israel. Sementara itu ribuan lainnya mengalami luka-luka.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah mengesahkan sebuah resolusi untuk mengutus komisi penyelidikan ke Jalur Gaza. Komisi ini nantinya akan mengusut dan mencari bukti terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
