REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak disidang pada Rabu (4/7) di pengadilan setempat. Najib dijerat dengan dakwaan berlapis terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
1MDB merupakan perusahaan investasi yang didirikan Najib pada Juli 2009 lalu. Perusahaan itu dibentuk suami Rosmah Mansor itu tiga bulan setelah menjabat sebagai perdana menteri.1MDB dibangun untuk mengurusi investasi dunia internasional dalam bidang energi, real estate, dan industri lainnya.
Pada Januari 2015, 1MDB mulai terlilit utang besar hingga melewatkan pembayaran pinjaman dana sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat (AS). Pada Maret di tahun yang sama, otoritas Malaysia mendirikan satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelidiki 1MDB. Satgas berisikan personel dari Central Bank Malaysia, kepolisian, Komisi Anti Korupsi (MACC), dan kejaksaan agung.
Pada Juli 2015, Wall Street Journal melaporkan adanya aliran dana sebesar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib. Satu bulan berselang, MACC mengonfirmasi jika dana tersebut merupakan sumbangan bukan berasal dari 1MDB.
Di bulan yang sama, otoritas Swiss membuka proses pidana terkait 1MDB. Mereka mengatakan, korupsi yang terjadi diduga melibatkan pejabat asing, manajemen yang tidak jujur dari kepentingan publik dan pencucian uang.
Pada Januari 2016, jaksa agung Malaysia membebaskan Najib dari segala tuduhan kejahatan. Jaksa mengatakan, aliran dana ke rekening pribadi Najib sebesar 681 juta dolar AS merupakan sumbangan dari kerajaan Arab saudi. Najib juga dikatakan telah mengembalikan 620 juta dolar AS uang tersebut.
Pada April tahun yang sama, Parlemen Malaysia menyalahkan dewan direksi 1MDB atas tindakan tidak bertanggung jawab dan mendesak penyelidikan terhadap mantan pemimpinnya. Dewan direksi 1MDB kemudian mengundurkan diri.
Tiga bulan berselang, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan sipil untuk mengambil alih aset yang diduga dibeli menggunakan dana yang dicuri dari 1MDB. Departemen mengatakan, 3,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan di perusahaan tersebut.
Gugatan dilayangkan setelah 681 juta dolar AS dari penjualan obligasi pada 2013 oleh 1MDB dipindahkan ke akun "Official 1 Malaysia". Akun tersebut kemudian diidentifikasi oleh pejabat AS dan Malaysia sebagai milik Najib.
Pada Maret 2017, perusahaan yang mendanai film The Wolf of Wall Street, Red Granite sepakat untuk membayar pemerintah AS sebesar 60 juta dolar AS. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan gugatan sipil yang diajukan oleh departemen kehakiman. Film tersebut diduga dibiayai dengan dana IMDB.
Juni tahun yang sama, Departemen Kehakiman AS menyebut lebih dari 5,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan oleh 1MDB oleh sejumlah pejabat tinggi dan rekan-rekannya. Dua bulan setelahnya, Departemen Kehakiman AS mengatakan melakukan penyelidikan kriminal ke dalam 1MDB.
Proses terbongkarnya skandal 1MDB secara terbuka dilakukan setelah Najib kalah dalam pemilu perdana menteri oleh Mahathir Mohamad pada Mei lalu. Pria 92 tahun itu lantas membuka kembali penyelidikan kasus 1MDB sekaligus memasukkan Najib dan istrinya ke dalam daftar hitam larangan terbang.
Hal tersebut dilakukan guna mencegah Najib dan istrinya lari ke luar negeri lantaran keduanya merupakan subjek dari penyelidikan terkait 1MDB. Pada Juni kemarin, otoritas Malaysia menyita sejumlah barang-barang mewah dan perhiasan dari kediaman Najib yang ditaksir total bernilai 273 juta dolar AS.
Pada Juni, otoritas setempat juga membekukan rekening yang dimiliki partai politik Najib, UMNO sebagai bagian dari penyelidikan. Satu bulan berselang, otoritas juga membekukan lebih dari 400 akun bank termasuk 81 akun perseorangan dan 55 akun perusahaan.
Dibekukannya ratusan akun itu dilakukan menyusul dugaan jika akun tersebut menerima aliran dana dari 1MDB. Tak lama setelahnya, Najib diringkus otoritas Malaysia. Najib ditangkap di kediamannya di Langgak Duta sekitar pukul 15.00 waktu setempat.
Sebelumnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan, Najib akan dijerat dengan pasal berlapis. Mahathir mengatakan, Najib akan didakwa atas tuduhan penggelapan dana dan suap terkait 1MDB. Dia mengungkapkan, tuduhan itu berdasar pada penyalahgunaan kekuasaan yang meliputi penggelapan dana, mencuri uang pemerintah, menghilangkan dana negara, dan sejumlah dakwaan lain termasuk kasus suap yang menggunakan uang negara.
"Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas 1MDB karena semua yang berjalan di sana membutuhkan tanda tangannya," kata Mahathir Mohamad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika