REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah tetap menolak warga Israel yang mengajukan visa ke Indonesia. Hal ini terkait sikap Israel yang akhirnya melunak membatalkan larangan warga Indonesia yang ingin berkunjung ke negeri zionis tersebut.
"Saya mendesak agar solusi yang ditempuh bukan dengan cara saling kompromi untuk membuka ruang saling bebas berkunjung," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (6/7).
Ia berharap pemerintah dan segenap komponen bangsa Indonesia tetap konsisten tidak kompromi dan tunduk pada negara penjajah. "Sesuai dengan amanat konstitusi kita yang secara tegas anti dengan penjajahan," ucap dia.
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan wacana atau isu kebijakan visa bagi warga Israel ke Indonesia itu anomali. Pasalnya, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Menurut dia, hal tersebut bisa bisa kontraproduktif dengan semangat dan upaya pemerintah RI yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan mengecam aksi penjajahan Israel terhadap Palestina.
Sukamta tidak menampik ada pihak-pihak tertentu di masyarkat yang ingin membuka dialog dengan Israel terkait visa atau yang lebih jauh lagi terkait pembukaan hubungan diplomatik. Namun, ditegaskan dia, sikap itu bisa dipastikan bukan mewakili sikap pemerintah dan bangsa Indonesia.
"Itu hanya segelintir oknum yang bisa berpotensi memecah kekuatan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan yang dilakukan Israel,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Pelayanan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini.
Israel akhirnya membatalkan rencana larangan kunjungan warga negara Indonesia ke Israel. Sebelumnya diberitakan Indonesia sempat akan membuka peluang visa bagi warga Israel yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Ditengarai adanya kompromi dengan membuka ruang menghilangkan pembatasan untuk saling bebas berkunjung, sebagaimana dinyatakan oleh Simon Arann (salah seorang penyiar TV di Israel) dalam laman Twitter-nya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika