Jumat 13 Jul 2018 01:02 WIB

Rencana PHK Karyawan Badan PBB di Palestina Diprotes

AS menangguhkan bantuan untuk UNRWA.

Rep: Marniati/ Red: Nur Aini
Warga Palestina mengantri pembagian bahan pangan yang didistribusikan oleh badan bantuan PBB, UNRWA bagi pengungsi di Gaza dan Tepi Barat.
Foto: AP
Warga Palestina mengantri pembagian bahan pangan yang didistribusikan oleh badan bantuan PBB, UNRWA bagi pengungsi di Gaza dan Tepi Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Puluhan warga Palestina dan karyawan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) berdemonstrasi di luar markas UNRWA di Gaza pada Kamis (12/7). Mereka memrotes rencana pengurangan karyawan UNRWA.

Dilansir Anadolu, Kamis (12/7), UNRWA didirikan pada 1949. Badan tersebut menyediakan layanan penting bagi para pengungsi Palestina di Jalur Gaza yang diblokade dan Tepi Barat yang diduduki. Mereka juga menyediakan bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, dan Suriah.

 

"Kami memprotes hari ini untuk mengirim pesan ke UNRWA bahwa rencananya untuk mengurangi beberapa karyawan tidak dapat diterima," ujar Wakil kepala serikat pekerja UNRWA, Amal Batch.

 

Ia mengatakan rencana pengurangan karyawan UNRWA tidak akan menyelesaikan krisis keuangan yang sedang terjadi. Menurut Batch, Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl sebelumnya berjanji untuk mempertahankan karyawan dan layanan yang diberikannya kepada para pengungsi Palestina.

 

Dia mendesak Krahenbuhl untuk menepati janjinya dan tidak melakukan pemecatan terhadap anggota staf UNRWA. Hal itu terutama mereka yang terlibat dengan program bantuan penting.

 

Dalam pernyataan sebelumnya, serikat pekerja menegaskan bahwa UNRWA telah membatalkan salah satu program daruratnya bulan lalu. Hal itu mengancam bantuan pangan yang diberikan kepada sekitar 1,3 juta pengungsi di Gaza. Serikat pekerja juga mengatakan UNRWA telah mengakhiri kontrak sementara belasan para insinyurnya dalam empat bulan terakhir.

 

Awal tahun ini, AS menangguhkan bantuan untuk UNRWA ssbanyak 65 juta dolar AS. Hal itu dilakukan setelah pimpinan Palestina yang berbasis di Ramallah menolak peran AS dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Langkah oleh Ramallah datang sebagai balasan atas keputusan Presiden AS Donald Trump Desember lalu yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement