REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih tengah mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin guna melakukan penyelidikan terhadap 'kegiatan ilegal' yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di Rusia. Salah satu terduga yang ingin diperiksa Putin adalah mantan Duta Besar AS untuk Rusia.
"Presiden akan bertemu dengan timnya dan kami akan memberi tanggapan selanjutnya terkait masalah tersebut," kata Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders Huckabee.
Sanders mengatakan, Presiden Donald Trump menilai jika proposal tersebut merupakan ide yang bagus. Dia melanjutkan, presiden ingin bekerja dengan timnya dan menentukan apakah ada validitas yang akan membantu prosesnya.
Permintaan pemeriksaan itu datang setelah pertemuan tingkat tinggi Putin-Trump di Helsinki belum lama ini. Sebagai gantinya, Putin mengizinkan Trump untuk menginterogasi 12 intelejen Rusia yang disebut-sebut telah melakukan intervensi terkait pemilihan presiden AS 2016 lalu.
Tak hanya mantan duta besar, Putin juga ingin melakukan pemeriksaan terhadap investor AS di Rusia, Bill Browder. Putin menuduh Browder telah berkontribusi terhadap pesaing kampanye presiden Trump, Hillary Clinton.
Dia mengatakan, Browder telah memberikan dukungan finansial kepada Clinton dengan uang yang dia dapatkan di Rusia tanpa melunasi pajak. Putin menyebut jika intelejen AS memberikan bantuan kepada Browder untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut.
Jaksa Penuntut Umum Rusia telah mengeluarkan daftar nama-nama warga AS yang ingin mereka intergasi menyusul aktivitas ilegal tersebut. Salah satunya adalah mantan duta besar AS untuk Rusia pada era presiden Barrack Obama, Michael McFaul yang saat ini tengah berada di Stanford University di California.
Kendati, permintaan yang disampaikan usai KTT di Helsinki dinilai berpotensi melangkahi hukum internasional terkait hak imunitas seorang diplomat. Jika permintaan itu disetujui juga akan menjadi kebijakan mengejutkan yang pernah dilakukan pemerintah AS.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mnegatakan, tudingan yang dilakukan Rusia terkait hal tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal. Dia mengatakan, JPU di Rusia sudah tentu memahami jika AS menolak tuduhan yang mereka lemparkan terkait masalah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
